RANTAU-Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat kualitas pelayanan publik menjelang penilaian maladministrasi oleh Ombudsman RI pada 2026 melalui asistensi dan sosialisasi mekanisme terbaru.
Wakil Bupati Tapin H. Juanda mengatakan, penunjukan daerahnya sebagai lokus penilaian menjadi tantangan guna memastikan pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari praktik maladministrasi.
“Penunjukan ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan publik yang prima, transparan, dan bebas dari maladministrasi,” ujar Juanda saat dikonfirmasi, di Rantau, Kabupaten Tapin.
Ia menambahkan, asistensi ini menjadi langkah strategis untuk memahami indikator penilaian terbaru, mulai dari aspek input, proses hingga output, termasuk pengelolaan pengaduan masyarakat.
“Kegiatan ini penting agar seluruh perangkat daerah memahami mekanisme penilaian secara menyeluruh,” katanya.
Menurut Juanda, penilaian Ombudsman bukan sekadar mengejar angka, tetapi menjadi cerminan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Peran Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sebagai sektor layanan dasar agar memperkuat pembinaan pada unit kerja masing-masing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan Hadi Rahman mengatakan, penilaian pelayanan publik telah dilakukan sejak 2015 dan mengalami perubahan metodologi signifikan mulai 2025.
“Metodologi penilaian baru ini merupakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelayanan publik,” ujar Hadi.
Ia menyebutkan, nilai pelayanan publik Kabupaten Tapin pada 2024 mencapai kategori tertinggi dengan skor 94, namun mengalami penyesuaian menjadi sekitar 82 seiring penerapan metode baru. “Perubahan ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus berbenah,” katanya.
Hadi menambahkan, penilaian 2026 akan mencakup seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan dengan jadwal pelaksanaan diperkirakan dimulai pertengahan tahun.
“Pelayanan publik adalah tanggung jawab bersama, membutuhkan kolaborasi lintas instansi dan partisipasi masyarakat,” ungkapnya.[an/mb03]}
