BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menyatakan perencanaan pembangunan ke depan harus lebih terarah dan terpadu, karena itu pentingnya sinergi dan keselarasan dalam perencanaan pembangunan daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Gedung Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel, di Banjarbaru, Selasa (7/4).
Kegiatan ini dihadiri Forum Kordinasi Pimpinan Daerah, Bupati dan Walikota Se Kalsel, Kepala Bappeda kabupaten/Kota Se Kalsel, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Akademisi, Tokoh masyarakat, Hingga Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Kepemudaan.
Musrenbang sebagai forum strategis dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2025-2029.
“Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi dan langkah pembangunan agar lebih terarah dan berdampak bagi masyarakat,” ujar Muhidin.
Gubernur H Muhidin menegaskan pembangunan Kalsel mengacu pada visi “Kalsel Bekerja” yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan, berbudaya, religius, dan sejahtera.
Visi tersebut diarahkan untuk menjadikan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan berbasis sumber daya manusia unggul dan infrastruktur terintegrasi.
H Muhidin juga memaparkan capaian pembangunan tahun 2025 yang dinilai menunjukkan fondasi kuat seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel tercatat sebesar 76,10 atau di atas rata-rata nasional, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,22 persen.
“Saya kira capaian ini menunjukkan bahwa arah pembangunan kita sudah berada di jalur yang tepat, namun tetap perlu diperkuat dengan perencanaan yang matang dan terintegrasi,” ungkapnya.
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,16 persen dan angka kemiskinan 3,73 persen, menjadikan Kalsel sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.
Muhidin menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan harus selaras dengan agenda nasional tahun 2027 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
“Saya kira sinkronisasi dengan kebijakan nasional penting agar pembangunan daerah di banua berjalan searah dan saling mendukung,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Muhidin juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur dasar sebagai penopang pembangunan, termasuk dalam mengatasi persoalan lingkungan yang masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah.
“Ke depan, kita juga harus lebih serius dalam membenahi infrastruktur yang mendukung ketahanan wilayah, termasuk pengendalian banjir yang harus dilakukan secara terpadu,” ujarnya.
Gubernur Muhidin menekankan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan lintas kewenangan dari hulu hingga hilir.
“Kita perlu langkah konkret seperti normalisasi sungai, peningkatan sistem drainase serta pembangunan sodetan untuk mengendalikan aliran air di kawasan rawan banjir,” jelasnya.
Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan, Pemprov Kalsel juga mendorong sejumlah proyek strategis, di antaranya pembangunan jembatan penghubung Pulau Kalimantan (Tanah Bumbu) -Pulau Laut, Kotabaru.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, pembangunan stadion bertaraf internasional serta pengembangan Bandara Syamsudin Noor.
“Seluruh program ini harus berjalan selaras agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui Musrenbang ini, diharapkan tercipta perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Akhmad Wiyagus menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas komitmen dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.
Menurutnya, pelaksanaan Musrenbang ini menjadi instrumen penting dalam memastikan arah pembangunan tidak hanya terencana dengan baik, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kalimantan Selatan sudah menunjukkan progres yang baik, tinggal bagaimana konsistensi ini terus dijaga,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja daerah agar lebih produktif dan mampu mendorong sektor-sektor unggulan di masing-masing wilayah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi yang ada, baik dari sektor sumber daya alam maupun pengembangan sumber daya manusia, sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah,” tambahnya.
Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, Dr Ir Suprapti Tri Astuti, ST, MT menyampaikan Musrenbang tahun ini difokuskan pada penguatan konektivitas wilayah dan peningkatan pelayanan dasar, dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat.
Astuti menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah agar seluruh kabupaten/kota dapat berkembang secara seimbang serta mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha dan akademisi. adp/ani
