RANTAU,- Silaturahmi Syawal Ketua Komisi II DPR RI Dr HM Rifqinizami Karsayuda SH MH dan sekaligus launching PTSL yang dihadiri Wakil Bupati Tapin H Juanda, Mitra Kerja, pimpinan instansi terkait serta jajaran pejabat dilingkungan Pemkab Tapin. Bertempat di aula Tamasa Kantor Setda Tapin. Jumat (03/04/26).
Kegiatan dirangkai dengan sosialisasi program strategis nasional Kementerian ATR/BPN yang turut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Abdul Azis SH MKn, BPN Tapin, perwakilan Forkopimda Tapin serta Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Ega Pribadi SKom, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Mathori, S.Sos MM MH dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten HST, Dading Wiria Kusuma, S.ST.
Dalam kesempatan itu Wakil Bupati Tapin H Juanda bersama – sama menyerahkan, secara simbolis sertifikat tanah pada launching PTSL di Kabupaten Tapin.
Dalam sambutannya, Kakanwil BPN Kalsel menegaskan, bahwa percepatan legalisasi aset tanah menjadi tanggung jawab bersama antara BPN dan pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Program ini untuk mendorong pemerintah daerah memberikan keringanan BPHTB untuk mendukung percepatan sertifikasi tanah, serta mengingatkan pentingnya ketelitian dan integritas perangkat desa dalam proses administrasi pertanahan.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI menyampaikan, dukungannya terhadap program PTSL sebagai upaya memberikan kepastian hukum dan pemerataan kepemilikan tanah bagi masyarakat.
Kita berharap agar seluruh bidang tanah pemerintah di Kabupaten Tapin dapat bersertifikat. Oleh karena itu pendataan tanah secara menyeluruh penting untuk mencegah sengketa dan mendukung investasi di daerah.
Terkait sosialisasi program strategis nasional kementerian ATR/BPN bersama Komisi II DPR RI adalah untuk mempercepat pendaftaran tanah, meningkatkan kepastian hukum, dan edukasi sertipikat elektronik. Fokus utamanya adalah PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), sertifikasi aset Pemda/wakaf, dan transformasi digital layanan pertanahan untuk mengurangi konflik serta mafia tanah, tandasnya.{[her/mb03]}
