Pemprov Kalsel Komitmen Kurangi Jumlah Pengangguran
(Foto:mb/adpim)
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimnatan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara virtual melakukan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka keikutsertaan Kalsel dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran di Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (1/4/2026).
Ajang penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri melalui zoom meeting ini diikuti oleh 70 (tujuh puluh) pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, yang dibagi dalam 6 (enam) breakout room, yakni Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan papua.
Dalam presentasinya, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan program penurunan pengangguran terbuka dan hal terkait lainnya yang berkaitan dengan visi misi Gubernur H Muhidin beserta Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, untuk Kalsel.
“Tahun 2025 yang sudah kita programkan terkait perencanaan tenaga kerja, realisasinya mencapai 96,48 persen dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar 168.122.000 rupiah. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja juga telah dilakukan, dengan realisasi anggaran sebesar 90,05 persen. Begitu juga dengan penempatan tenaga kerja, sudah berjalan dengan persentase terealisasi sebesar 96,58 persen,” papar Sekdaprov Kalsel di hadapan tim penilai secara daring.
Tiga program tersebut, disampaikan Syarifuddin masih terus diprogramkan untuk dilaksanakan di tahun 2026.
“Kolaborasi dan Kerjasama Strategis dalam Penurunan Pengangguran Terbuka yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan juga terus dilakukan, seperti TKDV (Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi), KADIN (Perusahaan-perusahaan di bawah kadin mengikuti kegiatan pemagangan yangdiselenggarakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi), melakukan pelatihan bersama BPJS ketenagakerjaan dengan Melaksanakan kegiatan pelatihan kejuruan tata boga dengan peserta disabilitas), LPK (Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak dapat diakomodasi oleh BLK diselenggarakan melalui kerja sama dengan LPK) serta BP2MI (Sosialisasi lowongan kerja di luar negeri),” ucapnya.
Inovasi Daerah untuk Urusan Ketenagakerjaan juga dilakukan, seperti adanya Cafe Inklusi, yang merupakan unit usaha sosial yang diinisiasi dan menjadi gagasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari program pemberdayaan tenaga kerja inklusi di Kalimantan Selatan, dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus.
“Bukan hanya Disnakertrans, SKPD lainpun mendorong pengurangan jumlah pengangguran di Kalsel, seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta SKPD lain, yang banyak memberikan kesempatan pada pencari kerja di Kalsel,” papar Syarifuddin.
Tahapan awal penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Selanjutnya, setelah tahapan presentasi ini selesai dilaksanakan akan dilanjutkan dengan validasi lapangan sebagai bagian penting dalam proses penilaian tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi yang disampaikan dalam presentasi bener-bener mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Seperti diketahui, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran. adp
BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimnatan Selatan, Muhammad Syarifuddin, secara virtual melakukan Presentasi Kepala Daerah dalam rangka keikutsertaan Kalsel dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran di Command Center Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu (1/4/2026).
Ajang penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri melalui zoom meeting ini diikuti oleh 70 (tujuh puluh) pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, yang dibagi dalam 6 (enam) breakout room, yakni Sumatera, Jawa Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan papua.
Dalam presentasinya, Sekdaprov Kalsel Muhammad Syarifuddin menyampaikan program penurunan pengangguran terbuka dan hal terkait lainnya yang berkaitan dengan visi misi Gubernur H Muhidin beserta Wakil Gubernur Hasnuryadi Sulaiman, untuk Kalsel.
“Tahun 2025 yang sudah kita programkan terkait perencanaan tenaga kerja, realisasinya mencapai 96,48 persen dengan anggaran yang telah dikeluarkan sebesar 168.122.000 rupiah. Pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja juga telah dilakukan, dengan realisasi anggaran sebesar 90,05 persen. Begitu juga dengan penempatan tenaga kerja, sudah berjalan dengan persentase terealisasi sebesar 96,58 persen,” papar Sekdaprov Kalsel di hadapan tim penilai secara daring.
Tiga program tersebut, disampaikan Syarifuddin masih terus diprogramkan untuk dilaksanakan di tahun 2026.
“Kolaborasi dan Kerjasama Strategis dalam Penurunan Pengangguran Terbuka yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan juga terus dilakukan, seperti TKDV (Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi), KADIN (Perusahaan-perusahaan di bawah kadin mengikuti kegiatan pemagangan yangdiselenggarakan oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi), melakukan pelatihan bersama BPJS ketenagakerjaan dengan Melaksanakan kegiatan pelatihan kejuruan tata boga dengan peserta disabilitas), LPK (Pelaksanaan kegiatan pelatihan yang tidak dapat diakomodasi oleh BLK diselenggarakan melalui kerja sama dengan LPK) serta BP2MI (Sosialisasi lowongan kerja di luar negeri),” ucapnya.
Inovasi Daerah untuk Urusan Ketenagakerjaan juga dilakukan, seperti adanya Cafe Inklusi, yang merupakan unit usaha sosial yang diinisiasi dan menjadi gagasan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari program pemberdayaan tenaga kerja inklusi di Kalimantan Selatan, dengan melibatkan anak berkebutuhan khusus.
“Bukan hanya Disnakertrans, SKPD lainpun mendorong pengurangan jumlah pengangguran di Kalsel, seperti Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM serta SKPD lain, yang banyak memberikan kesempatan pada pencari kerja di Kalsel,” papar Syarifuddin.
Tahapan awal penilaian Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Dimensi Penurunan Tingkat Pengangguran ini dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Yusharto Huntoyungo. Selanjutnya, setelah tahapan presentasi ini selesai dilaksanakan akan dilanjutkan dengan validasi lapangan sebagai bagian penting dalam proses penilaian tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh Informasi yang disampaikan dalam presentasi bener-bener mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
Seperti diketahui, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran. adp
