BATULICIN-Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 tingkat kabupaten di Pendopo Sarambi Madinah, Rabu (25/3/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua I DPRD H. Hasanuddin, Wakil Ketua II DPRD, anggota DPRD Andi Asdar, serta seluruh kepala SKPD, camat, dan perwakilan desa se-Kabupaten Tanah Bumbu.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Forum ini merupakan hasil akumulasi usulan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga perangkat daerah, serta aspirasi masyarakat.
“Musrenbang ini menjadi dasar dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, sekaligus untuk menyepakati prioritas pembangunan daerah serta menyelaraskannya dengan prioritas provinsi dan nasional” ujar Andi Rudi Latif.
Ia menambahkan, Musrenbang juga menjadi media interaktif bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan program, kegiatan, dan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
Adapun tema pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027 adalah “Transformasi Infrastruktur, Transformasi Ekonomi dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur dan Beradab.” Tema ini menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang didukung layanan publik berbasis digital guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Bupati juga memaparkan capaian indikator makro daerah tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat sebesar 75,09 dengan kategori tinggi, sementara persentase penduduk miskin berada pada angka 3,13 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,52 persen, menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Usia harapan hidup tercatat 74,44 tahun, rata-rata lama sekolah 8,44 tahun, serta harapan lama sekolah mencapai 12,8 tahun.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator bahwa program pembangunan daerah telah memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun demikian, Bupati mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran akibat efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat menuntut seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cermat, terarah, dan sinergis.
“Saya tidak ingin ada kesalahan dalam perencanaan penganggaran, baik itu kesalahan lokasi maupun kode rekening. Jika masih terjadi, akan dikenakan sanksi disiplin secara berjenjang,” tegasnya.
Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, pemerintah daerah menetapkan tujuh prioritas pembangunan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan berbasis UMKM, pembangunan infrastruktur, penataan kota dan desa berkelanjutan, pengembangan seni budaya dan olahraga, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan akuntabel.{[alf/mb03]}
