BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, H Muhammad Yamin HR mengungkapkan, pertumbuhan penduduk di kotanya dalam kurun waktu lima tahun ini relatif terkendali karena tidak mencapai bahkan setengah persen.
Yamin di Banjarmasin, Rabu, mengungkapkan data ini sebagai salah satu dokumen penyampaian pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Banjarmasin akhir tahun anggaran tahun 2025 pada rapat paripurna DPRD Kota setempat.
Yamin mengungkapkan, kondisi demografis kota Banjarmasin hingga akhir tahun 2025 diketahui dengan total jumlah penduduk sebanyak 683.091 jiwa.
Perbandingannya, ucap dia, perkembangan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin antara laki-laki dan perempuan hampir sama, hanya selisih 391 lebih banyak laki-laki.
Dengan rincian, ungkap Yamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 341.741 jiwa dan perempuan sebanyak 341.350 jiwa.
“Kalau dipersentasekan laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu lima tahun terakhir itu di kisaran 0,1 persen hingga 0,21 persen, ini relatif terkendali,” katanya.
Menurut Yamin, sukses pengendalian pertumbuhan penduduk ini dibarengi dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,35 persen di banding tahun sebelumnya, 80,53.
Sejak 2024, IPM Kota Banjarmasin berada di urutan kedua tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kota Banjarbaru. Capaian ini masuk kategori sangat tinggi dan menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mencakup dimensi umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak.
“Kita terus berkomitmen untuk meningkatkan IPM ini pada 2026,” ujar Yamin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Rikval Fahruri menyampaikan apresiasi atas disampaikannya LKPJ Wali Kota Banjarmasin tahun anggaran 2025 dengan pencapaian beberapa prestasi.
Namun demikian, pihaknya akan tetap mengritisi saat pembahasan LKPJ tersebut nantinya, karena ada beberapa poin yang harus dicermati, termasuk masalah pendapatan daerah pada APBD Perubahan 2025 mengalami penurunan sebesar Rp15 miliar atau 0,65 persen.
Sementara itu, ucap dia, dalam laporan lainnya untuk pembiayaan daerah malah naik sekitar Rp16 miliar.
“Ini akan kita evaluasi bersama nantinya,” ujarnya.
Tapi ada yang cukup membanggakan, kata Rikval, dalam LKPJ itu disampaikan kondisi pertumbuhan ekonomi mengalami sedikit kenaikan dari 5,63 persen menjadi 5,66 persen.
“Termasuk juga ada angka kemiskinan trafiknya berhasil ditekan dari 4,58 persen menjadi 4,52 persen,” ujarnya. ant
