BANJARMASIN – Pansus II DPRD Kalsel menggelar rapat kerja dengan agenda membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2025 di ruang komisi II, Rabu (25/3) sore.
Pada rapat kerja itu, anggota DPRD Kalsel Firman Yusi mendorong agar dalam penyusunan APBD 2027 mendatang, alokasi belanja wajib (Mandatory Spending) untuk infrastruktur tidak hanya terpusat pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.
Ia pun mengusulkan agar alokasi itu juga di distribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) mitra Komisi II DPRD Kalsel, khususnya yang menangani urusan ketahanan pangan.
Usulan ini dilandasi oleh kondisi anggaran di tahun 2026 yang menunjukan trend penurunan signifikan bagi sejumlah OPD yang mengelola urusan pilihan di Provinsi Kalimantan Selatan.
Menurutnya, rata-rata OPD yang menangani ketahanan pangan mengalami pemotongan anggaran yang cukup besar, sehingga berpotensi menghambat upaya daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan kemandirian pangan.
“Kita melihat ada paradoks. Di satu sisi, ketahanan pangan adalah isu strategis yang menjadi prioritas nasional dan daerah. Namun di sisi lain, OPD yang bertanggung jawab langsung di lapangan justru mengalami pengurangan anggaran yang signifikan di tahun 2026. Untuk APBD 2027, kita harus pintar mencari celah regulasi agar anggaran untuk pangan ini tidak tergerus,” ujarnya.
Menurutnya, dengan merujuk pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tagging atau pengkodean belanja infrastruktur dalam APBD, secara regulasi usulan tersebut sangat memungkinkan untuk dilakukan.
Aturan tersebut, lanjutnya, memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mendefinisikan ulang cakupan belanja infrastruktur yang tidak hanya terbatas pada bangunan fisik jalan dan jembatan, tetapi juga infrastruktur pertanian, irigasi perdesaan, lumbung pangan modern, hingga sarana distribusi pangan.
“Infrastruktur ketahanan pangan itu sama pentingnya dengan infrastruktur jalan. Jika kita bicara Mandatory Spending Infrastruktur yang besarnya kurang lebih 40 persen dari APBD, maka sebagian dari pagu itu selayaknya di kelola dinas-dinas yang membidangi pertanian, ketahanan pangan, dan kelautan perikanan. Mereka adalah mitra komisi II yang selama ini menangani urusan pilihan dengan beban kerja berat, namun anggaran terbatas,” ucap politisi PKS tersebut.
Ia pun berharap agar eksekutif dalam hal ini tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) mulai melakukan pemetaan ulang terhadap skema belanja infrastruktur di tahun 2027.
Dengan mendistribusikan porsi Mandatory Spending ke dinas-dinas teknis terkait pangan, efektivitas program di nilai akan lebih optimal karena pengelolaan anggaran dilakukan langsung oleh OPD yang memahami kebutuhan teknis di lapangan.
“Jika ini di akomodir, upaya ketahanan pangan di Kalimantan Selatan bisa lebih di optimalkan. Kita tidak ingin program ketahanan pangan hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar di dukung anggaran yang memadai dan pengelola yang tepat sasaran,” pungkasnya. rds
