BANJARMASIN– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Paripurna H. Mansyah Addrian, Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Rabu, (25/3) pagi.
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Dr. H. Supian HK, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, serta dihadiri para anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat instansi vertikal, dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalsel.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, M.Pd., menyampaikan pidato gubernur mengenai LKPj akhir Tahun Anggaran 2025 di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kalsel.
Dalam penyampaiannya, Sekda Kalsel menyampaikan bahwa secara umum capaian pembangunan daerah pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif yang tercermin dari berbagai indikator pembangunan makro.
Ia menjelaskan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada tahun 2025 mencapai angka 76,10, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 75,19. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan juga mengalami penurunan dari 4,11 persen pada tahun 2024 menjadi 3,84 persen pada tahun 2025. Sementara itu, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,06 persen.
“Perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,22 persen, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 5,06 persen, serta lebih tinggi dari rata-rata nasional yang tercatat berada di angka 5,11 persen,” ujarnya.
Menutup penyampaian pidato gubernur tersebut, Sekda Kalsel menegaskan bahwa capaian pembangunan yang diraih merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan, sekaligus menjadi motivasi untuk terus memperkuat sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.rds
