MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar menegaskan komitmennya dalam mendukung Gerakan Taat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), khususnya terhadap seluruh kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar Ajidinnor Ridhali mengatakan, anggaran pembayaran pajak kendaraan melekat pada masing-masing SKPD sebagai pengguna kendaraan.
“Sudah dilakukan sosialisasi pada 2025 kemarin dari samsat kepada seluruh SKPD, karena anggaran untuk pembayaran pajak berada di masing-masing SKPD,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
Ia menyebutkan, sebagai langkah tindaklanjut, Pemkab Banjar akan terus melakukan validasi dan sinkronisasi data, mendorong SKPD untuk segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan yang masih aktif, serta memproses penghapusan aset bagi kendaraan yang rusak berat atau tidak lagi operasional sesuai prosedur yang berlaku.
Ajidin menegaskan, tertib administrasi dan kepatuhan pajak merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah melalui skema opsen pajak, yang hasilnya kembali untuk pembangunan di Kabupaten Banjar. ril/dio
