BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengungkapkan realisasi belanja APBN di Kalsel hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp2,82 persen.
“Realisasi belanja APBN di Kalsel sebesar Rp2,82 triliun itu sekitar 9,81 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp28,77 triliun tahun 2026,” ujarnya pada media briefing APBN Regional Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (25/2).
Pada kegiatan media briefing itu dipimpin Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Anton Budhi Setiawan.
Selain itu, dihadiri Kepala Kanwil Direktoral Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Muhtadi dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng, Tetik Fajar Ruwandari.
Catur mengakui, dari realisasi belanja APBN di Kalsel sebesar Rp2,82 triliun tersebut ternyata penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) sangat mendominasi dengan kontribusi mencapai 89,13 persen atau terealisasi sebesar Rp2,51 triliun.
Sementara itu, Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencatatkan
pertumbuhan yang positif sebesar 12,75 persen (yoy) dengan realisasi mencapai Rp306,76 miliar.
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara pada awal tahun ini mencatatkan realisasi sebesar minus Rp736,65 miliar atau -2,50 persen dari target yang mengindikasikan adanya kontraksi penerimaan di awal periode.
Sejalan dengan itu, sebut Catur, kinerja APBD Regional Kalimantan Selatan hingga akhir Januari 2026 langsung mencatatkan surplus anggaran yang cukup baik sebesar Rp1,21 triliun.
Menyinggung alokasi transper ke daerah (TKD) di Kalsel tahun 2026 tercatat menurun 32,17 persen dibandingkan alokasi awal tahun 2025. Meski demikian, TKD tetap menjadi sumber pendanaan utama APBD daerah dengan kontribusi yang mencapai 60-70 persen.
Realisasi TKD di Kalsel hingga 31 Januari 2026 mencapai Rp2,51 triliun atau 13,29 persen dari pagu Rp18,92 triliun artinya kinerja penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukan awal yang positif.
Realisasi TKD di Kalsel sebesar Rp2,51 triliun tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp1,74 triliun atau 16,04 persen dari pagu.
Kemudian, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp337,92 miliar atau 8,26 persen yang seluruhnya merupakan penyaluran DBH Minerba, sesuai dengan jadwal penyaluran pada awal tahun.
DAK Non Fisik juga telah terealisasi sebesar Rp440,93 miliar atau 16,49 persen yang terdiri atas penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp393,21 miliar serta
Tunjangan Guru ASN Daerah sebesar Rp47,72 miliar.
Sementara itu, Dana alokasi khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa (DD), hingga 31 Januari 2026 masih belum terdapat realisasi dan akan mulai disalurkan sesuai dengan ketentuan dan tahapan pada bulan-bulan berikutnya. ani
