JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespons isu penempatan Polri di bawah kementerian.
Ia tak menjawab gamblang isu tersebut, Pras hanya mengatakan institusi kepolisian yang kuat merupakan salah satu syarat negara yang kuat.
“Syarat negara kuat itu adalah birokrasi harus kuat dan hebat, tentara harus kuat dan hebat dan polisinya harus kuat dan hebat,” kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/2), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Ia pun meminta agar seluruh pihak tak terjebak ke dalam isu-isu kelembagaan semata.
Hal itu jadi sorotan usai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penolakannya atas wacana tersebut.
Sigit menyebut menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja dengan melemahkan institusi Polri, negara, hingga Presiden.
“Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah presiden atau polisi tetap di bawah presiden namun ada menteri kepolisian, saya memilih Kapolri saja yang dicopot,” kata Sigit dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Sigit juga mengaku mendapat pesan yang menawarkannya menjadi menteri kepolisian.
Bahkan jenderal bintang empat itu menegaskan lebih baik menjadi petani daripada menjadi menteri kepolisian.
“Bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA, ‘mau ndak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian?’. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan bapak-ibu sekalian, dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian, dan kalaupun saya yang jadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” kata Sigit. web
