KOTABARU – Langkah Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli dalam mengurai benang kusut birokrasi pendidikan tinggi di Bumi Saijaan mendapat apresiasi.
Penghargaan bergengsi Antasari Award 2026 resmi disematkan kepadanya memicu gelombang dukungan dari kalangan akademisi, yang menilai penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas terobosan kebijakan yang konkret.
Forum Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kabupaten Kotabaru menyebutkan, apresiasi ini bukan sekadar seremoni. Di bawah kepemimpinan Rusli, sejumlah masalah menahun mulai dari sengketa hibah aset hingga akses finansial mahasiswa akhirnya menemukan jalan keluar.
Salah satu pencapaian yang paling disorot adalah keberanian Pemkab Kotabaru dalam menuntaskan urusan hibah aset.
Pembina Yayasan STKIP Paris Barantai H Zulkifli mengungkapkan, pihaknya telah terjebak dalam pusaran administrasi selama hampir 15 tahun. “Kami sudah mengurus hibah aset ini bolak-balik selama belasan tahun. Baru di masa pemerintahan beliau, aset tersebut dilepaskan dan dihibahkan secara resmi kepada kami,” ujarnya.
Menurutnya, kepastian hukum atas lahan dan bangunan ini menjadi fondasi krusial bagi PTS untuk melakukan pengembangan infrastruktur pendidikan secara mandiri.
Selain urusan aset, terobosan Bupati Rusli yang paling dirasakan dampaknya adalah skema bantuan beasiswa. Mengingat kewenangan pendidikan tinggi berada di tangan Pemerintah Pusat, Pemkab Kotabaru melakukan solusi cerdas dengan menyalurkan bantuan melalui pos bantuan sosial pendidikan.
Sementara, Ketua STID Darul Ulum Dr Muhammad Zaim mencatat lompatan signifikan pada alokasi anggaran, yakni di ahun 2025 alokasi Rp 500 juta per perguruan tinggi, di tahun 2026 diproyeksikan naik tajam menjadi Rp 2 miliar per perguruan tinggi.
Bagi Forum PTS, visi Kotabaru Hebat mustahil tercapai tanpa ketersediaan sarjana yang kompetitif. Dukungan finansial dan kemudahan administratif yang diberikan pemkab saat ini dinilai sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga kerja lokal yang mumpuni di Bumi Saijaan. nia
