BANJARMASIN – Bank Perekonomian Rakyat (BPR/PT BPR) milik pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Konsolidasi di Banjarmasin, Selasa (20/1).
Kegiatan dibuka Gubernur Kalsel H Muhidin melalui Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin, dan dihadiri Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel Agus Maiyo, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel dan pejabat lingkup Pemprov Kalsel.
Gubernur H. Muhidin dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekdaprov Syarifuddin mengungkapkan penting FGD yang digelar, untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM masyarakat pedesaan serta sektor-sektor produktif lokal yang menjadi tulang punggung ekonomi di daerah.
Namun diingatkan bahwa industri perbankan saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks apalagi di tengah persaingan keuangan semakin ketat, disamping tuntutan penguatan pemodalan dan juga tata kelola juga semakin tinggi.
Oleh sebab itu, transformasi digital pemenuhan regulasi perlu dijalankan secara disiplin oleh BPR.
Kegiatan FGD juga sangat strategi khususnya terkait dengan Peraturan OJK nomor 7 tahun 2024 yang menegaskan arah kebijakan penguatan kelembagaan BPR, termasuk ketentuan mengenai konsolidasi bagi BPR yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama dalam satu wilayah.
Gubernur H Muhidin yakin, bahwa BPR yang kuat dan sehat akan mampu bersaing secara sehat dengan bank umum memberikan layanan keuangan yang lebih optimal kepada masyarakat serta pada akhirnya meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi regional.
Melalui FGD Konsolidasi ini, diharapkan terbangun kesamaan visi, komitmen dan langkah konkrit p antar BPR, regulator serta pemangku kepentingan lainnya sehingga proses pun sudah dapat berjalan secara terencana berkelanjutan dan tetap mengedepankan kepentingan daerah serta masyarakat Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Kalsel Fahrudin menyebut, saat ini di Kalsel terdapat 8 BPR milik pemerintah daerah sumber pendanaannya dari Bank Kalsel.
BPR dimaksud adalah PT BPR Kotabaru, PT BPR Tapin Sejahtera (Bank Tapin), PT BPR Batola (Barito Kuala), PT BPR Tabalong (BPR Tabalong Sejahtera), PT BPR Martapura Banjar Sejahtera, PT BPR Hulu Sungai Selatan (HSS), PT BPR Hulu Sungai Tengah (HST), dan PT BPR Balangan.
BPR ini ujarnya, perlu dilakukan konsolidasi dan membahas berbagai hal, termasuk pemenuhan permodalan bagi BPR. Terkait wacana merger BPR, pihaknya menyambut positif hal itu.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalsel, Agus Maiyo dan menyampaikan berita bagai hal, mulai aspek regulasi, kinerja BPR 2025 hingga pertumbuhan perekonomian Kalsel.
Antara lain disebutkan, dari sisi permodalan BPR kepemilikan pemerintah daerah di Kalsel secara umum berada pada level yang memadai. Tercermin dari rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang berada di atas 30%. Namun demikian masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama.
Agus menyampaikan apresiasi lihaki kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini dan berharap para peserta dapat memanfaatkan forum ini sebagai ruang diskusi yang produktif dan solutif. adp
