PARINGIN – Bupati Balangan, Kalimantan Selatan (Kalsel) Abdul Hadi menyebutkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten setempat pada 2026 menurun sangat drastis dibandingkan 2024.
“Proyeksi APBD Balangan 2026 akan mengalami penurunan secara signifikan dibandingkan 2024 yang mana APBD kita tembus Rp4,7 triliun,” kata Abdul Hadi di Balangan, Sabtu.
Bupati Balangan menuturkan bayangan APBD Balangan 2026 hanya sebesar Rp2,5 triliun atau hampir berkurang Rp2,3 triliun dibanding dua tahun
Sebelumnya, Hadi menegaskan, seluruh SKPD diperintahkan harus memfokuskan anggaran pada program yang sesuai rencana strategis serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat karena mempertimbangkan kondisi tersebut.
Menurut Bupati Balangan dua periode itu, salah satu program yang sempat terdampak pemangkasan adalah pengiriman mahasiswa ke luar negeri, namun beberapa program prioritas tetap dipertahankan termasuk Beasiswa 1.000 Sarjana.
Tentu saja, ujar Hadi, Pemkab Balangan memilih program prioritas dan bersyukur di tengah APBD yang turun tajam, namun program Beasiswa 1.000 Sarjana tetap bisa dianggarkan.
Bupati Hadi menambahkan Pemkab Balangan melakukan dua kali rasionalisasi anggaran akibat kebijakan pusat dan penyesuaian KUA-PPAS pada 2025.
“Yang pertama saat APBD sedang berjalan ada kebijakan dari pusat sehingga semua daerah terkena dampaknya, serta kita merasionalisasi KUA-PPAS yang telah disepakati karena adanya pengurangan transfer dri pusat ke daerah,” tambahnya.
Sementara dibagian lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan telah menetapkan Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026 saat sidang rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD setempat. “Tahun 2026 nanti terdapat sebanyak 26 Raperda yang akan masuk dalam Propemperda dan semuanya menjadi pekerjaan legislatif dan eksekutif untuk dibahas lebih lanjut,” kata Ketua DPRD Balangan Lindawati di Paringin, Sabtu.
Menurut Lindawati hal tersebut tidak lain adalah untuk menghasilkan regulasi yang efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat saat ini, khususnya di Kabupaten Balangan.
Linda menegaskan, dengan ditetapkannya Propemperda 2026 pihaknya bersama Pemda menargetkan seluruh Raperda dapat diselesaikan secara terencana dan berorientasi pada peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Sementara Wakil Bupati Balangan Akhmad Fauzi, mengungkapkan bahwa dari semua Raperda tersebut 12 di antaranya adalah merupakan inisiatif daripada DPRD setempat.
“Kalau 12 raperda inisiatif ini diproses hingga menjadi perda yang berlaku efektif, maka itu menjadi capaian tersendiri bagi DPRD Balangan terutama dalam jumlah perda inisiatif dalam satu tahun,” ungkap Wabup Balangan.{[an/mb03]}
