AMUNTAI-Bupati HSU H Sahrujani melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama, dengan sejumlah kementerian dan lembaga sebagai langkah awal bergabungnya berbagai gerai pelayanan ke dalam Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), dalam percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh pemerintah daerah
Dalam arah kebijakan nasional, KemenPAN-RB menegaskan, bahwa pemerintah daerah harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang: lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih transparan, dan lebih responsif atas kebutuhan masyarakat.
Melalui Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 dan PermenPAN RB Nomor 92 Tahun 2021, pemerintah pusat menegaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan instrumen strategis yang dibangun untuk menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, terintegrasi, dan efisien.
Bupati HSU H Sahrujani menegaskan, bahwa MPP bukan sekadar menyatukan layanan dalam satu gedung. MPP adalah platform integrasi berbasis kolaborasi yang menghubungkan: Layanan Pemerintah Pusat, Layanan Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perbankan, dan Sektor Swasta.
Dengan pengintegrasian ini, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai keperluan mulai dari administrasi kependudukan, perizinan, keuangan, hingga layanan usaha-cukup di satu tempat dan satu proses, menghapus kerumitan birokrasi, memotong rantai prosedur panjang, menghilangkan praktik bolak-balik kantor, dan meningkatkan kepastian waktu penyelesaian layanan bagi masyarakat.
Bupati menjelaskan, bahwa penandatanganan nota kesepakatan dan naskah perjanjian kerja sama hari ini memiliki arti penting karena menjadi fondasi integrasi layanan lintas instansi.
Bupati H. Sahrujani memberikan, penekanan khusus kepada seluruh perangkat daerah yang telah melakukan pelimpahan layanan perizinan dan nonperizinan ke MPP. Dukungan penuh dari setiap SKPD, khususnya terkait kelengkapan petugas, data, dan fasilitas layanan, menjaga koordinasi intensif, baik internal antar-SKPD maupun dengan instansi pusat dan lembaga mitra, menjamin pelaksanaan delegasi kewenangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengutamakan pelayanan yang prima, ramah, dan profesional sebagai identitas MPP Kabupaten HSU.
“MPP adalah komitmen kita untuk menghadirkan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bupati HSU.
Ia berharap, dengan bergabungnya kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, serta gerai layanan lainnya, MPP Kabupaten HSU diharapkan mampu memberikan: Peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh, Efisiensi waktu dan biaya bagi masyarakat, Kepastian proses bagi pelaku usaha, Penguatan tata kelola pemerintahan daerah ang lebih modern dan transparan. (suf/mb03)
