JAKARTA – Pengamat menyoroti distribusi beras yang tersendat di tengah lonjakan produksi beras dalam negeri yang diperkirakan mencapai 34,77 juta ton hingga akhir 2025. Bahkan, stok di gudang Bulog berisiko enumpuk dan mengalami penurunan mutu.
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan kapasitas maksimal gudang Bulog hanya 3 juta ton, sementara stok beras saat ini mencapai 3,9 juta ton.
Menurut Eliza, kapasitas penyimpanan maksimal 3 juta ton tersebut membuat Bulog harus menggandeng gudang lain milik kementerian/lembaga yang fasilitasnya bervariasi. Namun, kondisi ini menyebabkan kualitas beras yang disimpan menjadi tidak seragam. “Perlu dilakukan pemantauan berkala untuk menyalurkan beras. Selain itu manajemen stoknya pun harus diperbaiki. Jangan sampai yang awal masuk malah jadi yang terakhir keluar karena ketumpuk terus,” ujar Eliza.
Menurut Eliza, gudang yang digunakan untuk menyimpan cadangan beras pemerintah (CBP) harus memenuhi standar operasional prosedur (SOP), mulai dari infrastruktur hingga pemeliharaan. Selain itu, juga perlu adanya pemantauan berkala dan manajemen stok yang tepat agar beras tetap layak dikonsumsi.
Di samping itu, Eliza menilai meski ada penyemprotan untuk mencegah kutu dan jamur, tindakan ini tidak dapat menjangkau seluruh tumpukan beras, sehingga tata letak gudang perlu diatur ulang agar sirkulasi setiap karung beras baik, kualitas tetap terjaga, dan distribusi lebih mudah.
Pasalnya, sambung dia, jika beras menumpuk terlalu lama disimpan di gudang, maka akan mengalami penurunan mutu dan tidak layak dikonsumsi manusia. Adapun jika beras rusak, alternatif yang bisa dilakukan adalah mengalihkannya menjadi pakan ternak, sehingga kerugian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bisa diminimalkan. Di sisi lain, Eliza menyatakan stok beras tinggi tidak menjadi masalah selama penyaluran dilakukan masif.
Saat ini, dari total 3,9 juta ton, 3,2 juta ton merupakan penyerapan dalam negeri, sedangkan sisanya adalah limpahan stok tahun sebelumnya. Komposisi CBP sempat didominasi beras impor dengan pasokan mencapai 80%, tetapi beras produksi dalam negeri kini berkontribusi 100% pada stok yang dikelola pemerintah.
Selain itu, harga pembelian gabah kini dibanderol R6.500 per kilogram.
Kendati demikian, Eliza menyoroti beberapa hambatan dalam pendistribusian beras. Pertama, kemasan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) 5 kilogram dinilai terlalu berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga pemerintah perlu menyediakan kemasan lebih kecil, sekitar 1 kilogram.
Kedua, digitalisasi penebusan melalui aplikasi klik SPHP juga belum merata di kalangan pedagang, sehingga perlu transisi bertahap, pelatihan, pendampingan, dan mekanisme manual. Ketiga, penyaluran berbasis mobil keliling menjadi alternatif untuk mendekati titik-titik masyarakat menengah ke bawah yang belanja harian. bisn/mb06
