BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menghadiri Konferensi Nasional ke-11 Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) Tahun 2025 di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Kamis (23/10).
Konferensi nasional ini diikuti para akademisi, peneliti, ahli, profesional, praktisi serta pengambil kebijakan dari berbagai lembaga penelitian, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan instansi pemerintahan.
Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Plh Sekdaprov Kalsel, Ariadi Noor menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan memerlukan komitmen kolektif dari seluruh pihak.
Pemprov Kalsel telah menunjukkan langkah nyata melalui berbagai inovasi kebijakan, salah satunya pengembangan aplikasi e-Optima TJSLP, sebuah instrumen penguatan tata kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) berbasis spasial.
“Aplikasi ini memfasilitasi perencanaan, pelaporan dan evaluasi program TJSLP secara lebih transparan, akuntabel dan terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah,” jelasnya.
H Muhidin juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Kalsel yang secara rutin melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program CSR di berbagai perusahaan di daerah tersebut.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan implementasi program CSR berjalan sesuai regulasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di banua ini.
“Saya kira hal itu penting, karena menjamin bahwa implementasi program sesuai dengan regulasi dan memberikan dampak maksimal kepada masyarakat,” ujar Ariadi menambahkan.
Lebih lanjut, Ariadi menekankan bahwa Kalimantan Selatan telah memiliki fondasi kuat dalam mengintegrasikan tanggung jawab sosial ke dalam proses pembangunan.
Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat menjadi kunci untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi dan ekologi di daerah.
“Konferensi PKM-CSR 2025 ini menjadi momentum untuk memperluas kolaborasi dan memperkuat dampak positif program pengabdian kepada masyarakat serta CSR di daerah,” tambahnya.
Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, sinergi antara sektor publik, swasta dan masyarakat perlu terus diperkuat. Pemerintah daerah pun aktif mendorong kemitraan publik-swasta-masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.
“Kami berharap dana tanggung jawab sosial perusahaan dapat disinergikan dengan program pembangunan pemerintah seperti pembangunan infrastruktur kecil, pelatihan keterampilan, konservasi ekologis, maupun pengembangan ekonomi hijau,” katanya.
Menurut dia, sinergi ini penting untuk mencapai efisiensi anggaran dan efektivitas dampak di lapangan.
Program CSR, katanya, sebaiknya tidak bersifat seremonial atau temporer, melainkan menjadi bagian integral dari strategi bisnis perusahaan yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.
“Melalui konferensi ini, diharapkan program CSR di Kalsel dan secara nasional dapat semakin selaras dengan RPJD Kalsel dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang akan menjadi daya ungkit bagi percepatan pembangunan daerah,” pungkasnya. mc kalsel/ani
