BANJARMASIN- Pengurus GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) Kalimantan Selatan, bertandang ke Kantor DPP APINDO Kalimantan Selatan, Kamis (16/10).
Hadir seluruh pengurus inti GAPKI, terdiri dari pengarah, Ketua, Sektetaris, Bendahara dan Kepala Sekretariat GAPKI.
Sementara itu dari DPP APINDO Kalimantan Selatan turut hadir menyambut rombongan GAPKI, antara lain Ketua DPP APINDO, Winardi Sethiono, Sekretaris Abdul Haris Makkie, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Noorhalis Majid, dan Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Antonius Simbolon, serta kepala sekretariat DPP APINDO, Rafiqah.
Ketua DPP APINDO menyambut hangat kedatangan pengurus GAPKI Kalimantan Selatan, bukan hanya karena GAPKI menjadi bagian dari anggota APINDO, namun juga ingin mengkonsolidasikan berbagai program APINDO, dalam rangka terus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan di Kalimantan Selatan.
“DPP APINDO berupaya merangkul semua pengusaha termasuk GAPKI dan seluruh anggotanya, agar semuanya bersatu dalam satu payung besar yaitu APINDO, kalau semua pengusaha bersatu, maka akan ada kesamaan pemahaman serta komitmen tentang tujuan dari APINDO, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Winardi Sethiono.
Lebih lanjut Winardi mengatakan, diperlukan penguatan dan advokasi kebijakan, sehingga tidak ada kendala apapun yang dapat menggangu anggota APINDO dalam mewujudkan misinya, sebab misi tersebut menjadi bagian dari harapan pemerintah agar para pengusaha bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.
GAPKI salah satu jenis usaha yang membuka kesempatan kerja sangat besar, sehingga keberadaannya begitu penting.
Sementara itu, Julianto, Ketua tim pembina GAPKI Kalimantan Selatan, menyampaikan perubahan situasi dan kondisi yang berdampak pada kompetitifnya penciptaan lapangan pekerjaan, yaitu banyaknya perusahaan yang mengganti tenaga manusia dengan mesin dengan alasan efisiensi serta merubah sistem pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan tenaga manusia, menjadi sistem mekanis.
Dari sisi perusahan tentu biayanya lebih murah, namun lapangan pekerjaan berkurang drastis.
Dia mengharap APINDO menjembatani untuk duduk bersama antara pemerintah dengan pelaku usaha, agar dicarikan solusi sehingga kemajuan teknologi sebagai satu keniscayaan, tidak berdampak besar pada lapangan pekerjaan.
Ketua GAPKI Kalimantan Selatan, Edy Sapta Binti, juga turut menyampaikan permasalahan yang dihadapi anggota GAPKI, berawal dari kebijakan pemerintah melakukan penertiban lahan-lahan yang dianggap tidak berizin dan sudah habis izinnya untuk diambil oleh negara, yang pada praktiknya ternyata juga mengambil lahan yang masih aktif serta masih berizin, tolalnya sangat luas hingga mencapai 3,7 juta hektar se Indonesia, padahal pada lahan tersebut mengandung potensi menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak sedikit.
Berbagai isu lainnya menyangkut kemudahan berusaha, menjadi topik diskusi yang hangat antara GAPKI dengan DPP APINDO, termasuk berbagai tantangan terkait perizinan, masih sulit dan mahalnya mengurus AMDAL, konsistensi UU Investasi, serta kompetensi sumber daya manusia, yang memberi pengaruh besar terhadap kinerja perusahaan dalam mengembangkan usahanya.
GAPKI mengharapkan DPP APINDO mampu menjadi penghubung, intermediary antara pengusaha dengan Pemerintah Daerah, agar mampu menciptaka suasana yang berbeda dari provinsi lainnya di Indonesia, sehingga Kalimantan Selatan lebih kondusif dan lebih menjanjikan bagi pengembangan berbagai usaha, terutama sektor perkebunan. rds
