BANJARMASIN – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja bersama Biro Perekonomian Provinsi Kalsel dan jajaran Bank Perekonomian Rakyat (BPR) guna membahas peran BPR dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), di ruang komisi IV lantai 4 Gedung DPRD Kalsel, Selasa (12/8).
Rapat di pimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dan di hadiri Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalsel Farhan.
Farhan menegaskan bahwa BPR memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan serta memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“BPR membantu masyarakat yang belum terjangkau bank umum agar mendapat akses ke layanan keuangan formal, sekaligus memberikan pembiayaan bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya,” jelasnya.
Ia memaparkan, saat ini pemerintah kabupaten menjadi pemegang saham pengendali di delapan BPR, yakni PT BPR Martapura Banjar Sejahtera, PT BPR Candi Agung Sejahtera, PT BPR Tapin Sejahtera, PT BPR Tabalong Bersinar, PT BPR HSS, PT BPR Sanggam Cipta Sejahtera, PT BPR Kotabaru, dan PT BPR Tanah Laut, sedangkan pemerintah provinsi dan Bank Kalsel hanya bertindak sebagai pemegang saham minoritas.
Namun, Farhan mengakui masih terdapat hambatan dalam proses penggabungan (merger) BPR. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama antar kepala daerah agar konsolidasi dapat berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menanggapi hal tersebut, Yani Helmi mengapresiasi kehadiran jajaran BPR dalam rapat kali ini. Ia menyebutkan, jumlah BPR di Kalsel yang sebelumnya mencapai 22 kini berkurang menjadi delapan sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“BPR ini, mohon maaf selama ini kurang mendapat perhatian. Tapi setelah kita dengar langsung, ternyata mereka sudah berkembang. Ke depan, kita ingin memperkuat peran BPR dengan payung hukum yang jelas. Bahkan ada rencana mengubah statusnya menjadi perseroda, sehingga bisa mendapatkan tambahan modal dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Menurutnya, meski kontribusi BPR terhadap PAD tidak sebesar bank konvensional, keberadaannya sangat penting bagi masyarakat kecil. “BPR ini melayani masyarakat dari berbagai latar belakang, bahkan yang datang ada yang hanya bersepeda atau berjalan kaki. Mereka inilah yang kita bantu untuk mengembangkan usahanya,” tambahnya.
Terkait rencana penambahan modal pada 2026, Yani Helmi mengungkapkan bahwa proses tersebut masih menunggu perubahan nomenklatur menjadi perseroda. “Kita sudah siapkan alokasinya, tapi harus ada dasar hukum yang jelas. Harapan saya, perda terkait bisa segera dibahas dan disahkan,” tegasnya.
Ia pun meminta biro perekonomian berkoordinasi cepat dengan biro hukum dan badan pengelola keuangan daerah (BPKD) agar proses regulasi tidak berlarut. “Kalau payung hukumnya sudah selesai, pemerintah kabupaten dapat langsung menyalurkan modal bagi BPR untuk memperkuat UMKM kita,” pungkasnya. rds
