BANJARBARU – Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Jaini SE MAP menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode 2025-2029 di Aula Idham Chalid, Setdaprov Kalsel, Rabu (30/7).
Muhammad Jaini sebagai pimpinan Sekretariat DPRD Kalsel menyatakan pihaknya mendukung penuh langkah penguatan sistem pengawasan dan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintahan daerah.
“Implementasi manajemen risiko yang baik akan memperkuat posisi kita dalam mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, dan responsif terhadap dinamika pembangunan. Kami di Sekretariat DPRD terus berbenah agar sejalan dengan arah reformasi birokrasi yang di usung Pemprov Kalsel,” ujarnya.
Janini menegaskan, penguatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci utama menghadapi tantangan pembangunan ke depan.
Ia pun siap mendukung perumusan kebijakan berbasis data, sistem pengawasan terstruktur, serta sinkronisasi program kerja dengan pemerintah daerah dan lembaga pengawasan lainnya.
Sebelumnya, Kepala Inspektorat Provinsi Kalsel Akhmad Fydayeen menyampaikan urgensi internalisasi budaya manajemen risiko di seluruh lingkungan pemerintahan.
Ia juga mengingatkan bahwa sinergi lintas sektor sangat penting, terutama antara bappeda, inspektorat, dan seluruh SKPD, serta penetapan konteks risiko secara strategis dan operasional harus berjalan bersama-sama, mengingat risiko bukan hanya bersifat teknis tetapi juga berdampak pada kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
“Manajemen risiko bukan hanya kewajiban administratif, tetapi harus menjadi bagian dari budaya kerja. Seluruh perangkat daerah wajib menerapkan identifikasi risiko dan strategi mitigasinya sejak tahap perencanaan. Ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan maupun kegagalan program pembangunan,” katanya. rds
