BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) dan Mabes TNI membahas program penguatan ketahanan pangan dan pertahanan negara.
Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Kalsel Muhamad Musli mengatakan, Kalsel memiliki peran vital untuk mencetak lumbung pangan nasional.
“Kehadiran langsung tim Mabes TNI sangat strategis, karena kolaborasi ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga terkait penurunan angka stunting yang masih tinggi di Kalsel masih mencapai 22,9 persen, di atas rata-rata nasional,” ujarnya, Rabu (16/7).
Diketahui, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel menggelar Rapat Koordinasi dengan Puldata Kajian Khusus tentang Kontribusi TNI untuk Mewujudkan Swasembada Pangan.
Muslim menyatakan, kegiatan tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung program prioritas nasional memperkuat ketahanan pangan dan pertahanan negara.
Sementara, Ketua Tim Puldata dari Mabes TNI Mayor Jenderal TNI Supriyono menyoroti penting kolaborasi lintas sektor, termasuk keterlibatan TNI pada program cetak sawah dan optimalisasi lahan maupun strategi pertahanan negara di Provinsi Kalsel.
“Kalimantan Selatan punya potensi luar biasa. Jika kita sinergi, provinsi ini bisa menjadi pelopor kedaulatan pangan Indonesia,” katanya.
Menurutnya, pertemuan ini untuk mengumpulkan data dan bagian dari penyusunan rekomendasi strategis untuk Panglima TNI, yang akan menentukan arah kebijakan penguatan pertahanan negara melalui sektor pangan.
Ia juga menekankan penting membangun sistem pangan nasional yang berkelanjutan dengan pendekatan lintas sektor dan keterlibatan masyarakat.
“Pangan adalah urusan lintas sektor dan dimensi. Mari kita lanjutkan pengabdian ini dengan keteguhan dan keberanian, agar bangsa ini mandiri, sejahtera, dan berdaulat,” ucapnya.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Syamsir Rahman menambahkan, Pemerintah Pusat menargetkan pencetakan sawah seluas 30.000 hektare dan program optimalisasi lahan yang juga dikerjakan TNI.
“Cetak sawah ini sebagian besar dikerjakan jajaran TNI, dan progresnya sangat baik. Kabupaten Banjar misalnya, sudah mencapai 62 persen, sementara Barito Kuala sekitar 20 persen,” ungkapnya.
Ia menekankan dengan penambahan lahan ini, maka Kalsel bisa meningkatkan surplus produksi padi yang saat ini sudah mencapai 1 juta ton dengan penghitungan 30 ribu hektare dikali 4 ton per hektare.
Namun, Syamsir juga menyoroti tantangan koordinasi lintas lembaga, terutama soal data luas baku sawah dan produksi yang berbeda versi antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Selisih data dengan BPS mencapai 52 ribu ton. Ini tantangan serius karena berdampak pada kebijakan dan alokasi,” ucapnya.
Syamsir pun menegaskan, Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung kolaborasi lintas sektor demi kepentingan rakyat, terlebih Kalsel akan menjadi penyuplai utama pangan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Provinsi Kalimantan Timur dengan menyiapkan klaster padi dari Barito Kuala, Tanah Laut, Banjar, dan Tapin, sementara sayur-sayuran dari daerah Hulu Sungai. ant
