JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menindak produsen beras yang tak mematuhi standar mutu.
Pasalnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Satgas Pangan menemukan praktek pengoplosan beras. Dalam pengoplosan itu, beras yang dijual dengan harga premium, ternyata isinya campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.
Berita Lainnya
“Kami akan menindak tegas praktik seperti ini. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap petani, konsumen, dan juga semangat swasembada pangan,” tegas Amran lewat keterangan tertulis, Senin (14/7).
Sesuai standar mutu beras yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020, beras premium berkadar air maksimal 14 persen, butir kepala minimal 85 persen, dan butir patah maksimal 14,5 persen.
Tak hanya di SNI, peraturan mutu beras juga turut diperkuat oleh Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras, serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31/PERMENTAN/PP.130/8/2017 tentang Kelas Mutu Beras.
“Sangat kami sayangkan, sejumlah perusahaan besar justru terindikasi tidak mematuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Masyarakat membeli beras premium dengan harapan kualitasnya sesuai standar, tetapi kenyataannya tidak demikian. Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Mentan Amran.
Amran juga mengingatkan seluruh pelaku usaha penggilingan serta distribusi wajib melakukan registrasi produk beras.
Registrasi produk beras sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53/Permentan/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Pasal 2 menyebutkan registrasi bertujuan melindungi konsumen serta meningkatkan kepastian usaha dan daya saing pangan segar asal tumbuhan.
Sesuai regulasi tersebut, pelaku usaha yang mengemas PSAT untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada kemasan. Label minimal harus memuat nomor pendaftaran, nama produk, berat bersih atau isi bersih, serta nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor PSAT ke Indonesia.
Sebelumnya, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan Satgas Pangan Polri bergerak cepat memeriksa sejumlah produsen beras premium dengan hasil pemeriksaan sebanyak 26 merek diduga menjual beras kualitas biasa yang dikemas dan dipasarkan sebagai beras premium. “Iya, betul kami lakukan pemeriksaan terhadap yang sebelumnya disampaikan Pak Menteri Andi Amran,” ujar Helfi di Jakarta, dikutip Sabtu.
Menurut Helfi, langkah ini merupakan tindakan tegas dalam membongkar praktik mafia pangan yang merugikan petani dan masyarakat. Helfi menyebut puluhan merek lain juga akan segera menyusul untuk diperiksa.
Helfi menjelaskan empat perusahaan besar produsen beras premium telah lebih dulu diperiksa oleh Satgas Pangan. Dari total 26 merek yang terindikasi melakukan pelanggaran, ucap Helfi, sebanyak 14 di antaranya berasal dari empat perusahaan tersebut.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan produk-produk ini tidak memenuhi standar mutu, berat bersih, serta harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah,” sambung Helfi.
Helfi mengatakan empat perusahaan tersebut yakni Wilmar Group dengan merek Sania, Sovia, Fortune, dan Siip; Food Station Tjipinang Jaya dengan merek Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, Beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos; Belitang Panen Raya (BPR) dengan produk Raja Platinum dan Raja Ultima; serta Sentosa Utama Lestari di bawah naungan Japfa Group dengan merek Ayana. bisn/mb06
