MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial P3P2KB menggelar Rembuk Stunting Tahun 2025 di Grand Qin Hotel Banjarbaru, Kamis (10/7) pagi.Kegiatan ini dibuka resmi Bupati Banjar H Saidi Mansyur dan dihadiri jajaran Forkopimda, kepala SKPD, tim percepatan penurunan stunting, kepala puskesmas, koordinator KB, ketua APDESI, serta sejumlah undangan.
Bupati Saidi Mansyur menegaskan bahwa stunting bukan lagi sekadar persoalan kesehatan, melainkan tantangan besar dalam pembangunan nasional. Ia menyampaikan bahwa anak-anak yang mengalami stunting berisiko mengalami gangguan pertumbuhan, penurunan kemampuan kognitif, serta kerentanan terhadap berbagai penyakit.
“Pemerintah pusat telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai program prioritas. Begitu pula di Kabupaten Banjar, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Saidi.
Ia menambahkan, rembuk stunting ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi capaian program, mengidentifikasi keberhasilan, serta memahami berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan angka stunting di daerah.
Plh Kepala Dinas Sosial P3P2KB, Aswadi menyampaikan bahwa berdasarkan data E-PPGBM periode Juni 2025, angka stunting di Kabupaten Banjar pada Triwulan II tercatat sebesar 27,3 persen dengan D/S sebesar 69,08. Angka ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan masih belum maksimal.
“Hal ini menandakan pekerjaan kita bersama belum tuntas, belum tepat sasaran, dan belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Aswadi.
Ia mengharapkan melalui forum rembuk stunting ini, seluruh lintas sektor dapat berdiskusi dan menyepakati langkah strategis yang menyentuh akar masalah, terutama di tingkat desa dan kecamatan.Permasalahan yang ditemukan di lapangan antara lain masih maraknya pernikahan dini dan pernikahan di bawah tangan, tingginya angka ibu hamil berisiko, kasus anemia, rendahnya penggunaan kontrasepsi jangka panjang, minimnya kunjungan ke posyandu, keterbatasan dana pemberian makanan tambahan (PMT), serta kasus bayi dengan berat lahir rendah.
Selain itu, ditemukan pula kendala sosial seperti orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk imunisasi.Dengan dilaksanakannya rembuk stunting ini, diharapkan Kabupaten Banjar mampu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan menyeluruh dalam menekan angka stunting demi generasi yang lebih sehat dan berkualitas.dio/rds
