JAKARTA – Mantan Mendikbud Nadiem Makarim tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan pengadaan laptop periode 2019-2022.
Nadiem dijadwalkan penyidik untuk pemeriksaan lanjutan pada Selasa (8/7), yang dikutip CNNIndonesia.com.
Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris menyebut kliennya telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan. “Ditunda satu minggu,” ujar Hotman saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Senada, kuasa hukum Nadiem lainnya Hana Pertiwi juga membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap kliennya telah ditunda. Kendati demikian, ia tak menjelaskan alasan Nadiem tidak bisa memenuhi panggilan penyidik.
Selain itu ketika disinggung kapan pemeriksaan itu akan kembali digelar Ia mengaku belum mengetahui dan masih menunggu informasi lanjutan dari penyidik.
“Belum tahu (soal jadwal pemanggilan pemeriksaan) tergantung panggilan selanjutnya,” tuturnya.
Kejaksaan Agung (Kejagung) diketahui memanggil mantan Mendikbud Nadiem Makarim untuk diperiksa sebagai saksi di kasus korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode 2019-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut panggilan pemeriksaan itu sedianya dilakukan pada Selasa (8/7) hari ini di Gedung Bundar Kejagung.
“Untuk pemeriksaan Nadiem sesuai surat panggilan rencana hari ini Selasa 8 Juli 2025, pukul 09.00 WIB,” ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat.
Nadiem telah diperiksa penyidik Kejagung, pada Senin (23/6) selama 12 jam, sejak pukul 09.00 WIB hingga 21.00 WIB. Ia tidak menjelaskan lebih jauh ihwal materi yang didalami oleh penyidik, hanya saja Nadiem berjanji bersikap kooperatif membantu penyidik. “Saya akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yg telah kita bangun bersama,” tuturnya.
Sebelumnya Harli menyebut salah satu materi pemeriksaan yang didalami penyidik terhadap Nadiem terkait kegiatan rapat yang diduga untuk merubah hasil kajian teknis pengadaan laptop Chromebook.
“Ada hal yang sangat penting didalami oleh penyidik dalam kaitannya dengan rapat yang terjadi pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kajian teknis itu sudah dilakukan sejak bulan April,” jelasnya.
Harli menjelaskan dalam rapat yang terjadi pada tanggal 6 Mei 2020 itu penyidik menduga terdapat pengkondisian hasil kajian teknis penggunaan laptop Chromebook yang telah dilakukan.
Ia menyebut rapat itulah yang kemudian diduga penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menjadi dasar pengadaan laptop Chromebook meskipun dinilai tidak efektif untuk pembelajaran.
“Pada akhirnya (kajian teknis) diubah di bulan, kalau saya enggak salah di Juni atau Juli. Tetapi sebelum itu ada rapat tanggal 6 Mei 2020 dan oleh penyidik ini yang didalami,” tuturnya. web
