BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo mengungkapkan realisasi belanja negara (APBN) di Kalsel hingga 31 Mei 2025 mencapai Rp13,36 triliun.
“Realisasi belanja APBN di Kalsel ditengah efisiensi anggaran tersebut telah terealisasi sekitar 35,07 persen dari pagu anggaran tahun 2025 sebesar Rp38,09 triliun,” ujarnya saat media briefing realisasi APBN di Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (24/6).
Berita Lainnya
Dalam media briefing tersebut dihadiri Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalselteng, Syamsinar.
Menurut Catur, realisasi belanja negara di Kalsel sebesar Rp13,36 triliun tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2,56 triliun atau 25,10 persen dari Rp10,2 triliun, sedangkan Belanja Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp10,80 triliun atau 38,71 persen.
Pada tahun 2025, sebut Catur, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 8,62 persen. Penurunan pagu tersebut
turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel sampai Mei 2025.
Jenis Belanja TKD masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 80,85 persen dari total belanja
APBN.
Dia menyebutkan, realisasi Belanja Barang sebesar Rp0,71 triliun atau 14,52 persen, menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja dan belum adanya realisasi dari satker pagu terbesar (Rp1,3 triliun) untuk program swasembada pangan. Penurunan belanja terutama pada belanja Barang Non
Operasional, belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Barang Jasa.
Realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,12 triliun atau 9,14 persen menurun dari 2024 dipengaruhi oleh adanya efisiensi belanja.
Menyinggung realisasi pendapatan negara hingga Mei 2025, Catur menyebutkan realisasi pendapatan negara di Kalsel mencapai Rp4,41 triliun atau 19,99 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,04 triliun.
Realisasi pendapatan itu, terdiri dari penerimaan Perpajakan
sekitar Rp3,18 triliun, penerimaan Kepabeanan dan Cukai sebesar Rp406,51 miliar dan realisasi PNBP sebesar Rp697,13 miliar, mengalami kontraksi 12,57 persen. ani
