Jumat, Juli 11, 2025
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
No Result
View All Result
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Tapin prioritaskan irigasi sawah di tengah konflik antar sektor

by Mata Banua
22 Juni 2025
in Daerah, Lintas
0

 

IRIGASI-Bupati Tapin H. Yamani (tengah) dan Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Husnain (dua dari kiri) saat diwawancarai oleh media terkait persoalan distribusi air irigasi yang tidak merata dari bendungan Tapin, di Rantau, Kabupaten Tapin, Kamis (19/6/2025). (foto:mb/ant)

RANTAU-Pemerintah Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna mencari solusi atas persoalan distribusi air irigasi yang kian mendesak menyusul ancaman gagal panen di lahan sawah wilayah hilir.

Artikel Lainnya

Pemkab Tapin Serahkan Bonus Kafilah MTQ Ke 36

Pemkab Tapin Serahkan Bonus Kafilah MTQ Ke 36

10 Juli 2025
PKK Tanbu Hadir di Peringatan HKG PKK dan Rakernas Nasional

PKK Tanbu Hadir di Peringatan HKG PKK dan Rakernas Nasional

10 Juli 2025
Load More

Plt. Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Husnain mengatakan bahwa sekitar 2.300 hektare sawah di Kalimantan Selatan, termasuk Tapin, terancam gagal panen akibat tidak meratanya aliran air dari Bendung Tapin.

“Persoalan muncul dari rebutan air antar sektor-pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik. Beberapa pintu air ditutup sepihak, sehingga saluran utama tak lagi menjangkau lahan-lahan di hilir,” kata Husnain, di Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalsel, Kamis.

Bupati Tapin H. Yamani menyebutkan pentingnya keadilan dalam pembagian air dan menempatkan pertanian sebagai prioritas utama.

“Kita tak ingin ada satu sektor yang mendominasi. Pertanian menyangkut hajat hidup banyak orang, jadi harus ada mekanisme yang adil dan terpantau,” ujarnya.

Yamani menyebutkan, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan telah mencatat bahwa potensi lahan irigasi di Tapin masih belum dimanfaatkan secara optimal.

“Defisit air rutin terjadi setiap musim tanam. Untuk itu, pemanfaatan air untuk tambak dibatasi maksimal 72 hektare guna menjamin ketersediaan bagi sawah,” ucap Yamani.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya menambahkan masalah distribusi bukan sekadar volume air, tetapi juga tata kelola pintu air dan kapasitas saluran.”Kalau setiap sektor saling menutup aliran, krisis justru makin dalam. Perlu kesepakatan kolektif,” ujarnya.

Sebelumnya, kata dia, mediasi serupa telah digelar pada 28 Mei 2025, namun belum membuahkan kesepakatan jangka panjang.”Pemerintah daerah seharusnya segera membentuk satuan tugas pengendali irigasi sebagai langkah taktis mencegah konflik berulang,” kata Putu.

Selain Satgas pengendali irigasi, ucap Putu, peta distribusi air terpadu dan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah juga diperlukan guna menjamin keberlanjutan produksi pangan di kawasan tersebut.{[an/mb03]}

 

ShareTweetShare

Search

No Result
View All Result

Jl. Lingkar Dalam Selatan No. 87 RT. 32 Pekapuran Raya Banjarmasin 70234

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • SOP Perlindungan Wartawan

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper

© 2022 PT. CAHAYA MEDIA UTAMA