JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI memberikan apresiasi atas langkah cepat Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan kekeringan di provinsi setempat.
Hal itu diutarakan Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat BNPB Agus Riyanto melalui Kepala Subdirektorat Dukungan Pengerahan Logistik dan Peralatan Prastato Hendarsanto saat menerima surat usulan perihal bantuan Heli Water Bombing dan Heli Patroli.
Surat usulan bantuan lima Heli Water Bombing dan dua Heli Patroli diserahkan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Kalsel Bambang Dedi Mulyadi di dampingi Kasubid Pencegahan Suriansyah di Kantor BNPB Jakarta, Senin (16/6).
Prastato mengatakan, dukungan infrastruktur stategis dari pemerintah untuk mitigasi bencana dampak kemarau dan kekeringan, seperti kabut asap di daerah akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sangat penting.
“Pasalnya, bencana kabut asap akibat karhutla berdampak signifikan bagi semua sektor kehidupan, terurama kesehatan dan perekonomian,” ujarnya.
Menurutnya, semua aktivitas masyarakat akan mengalami gangguan jika karhutla tidak dikendalikan secara masif.
“Mitigasi dengan penanganan konvensional melalui jalur darat tidak cukup efektif apabila tidak melalui cara lain, salah satunya melalui jalur udara dengan bantuan heli,” terangnya.
Prastato menyebutkan, langkah cepat Gubernur Kalsel mengusulkan bantuan operasional heli jika terjadi dampak meluas akibat karhutla merupakan sebuah langkah konkret kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana karhutla, seiring dengan perubahan musim hujan ke kemarau yang diperkirakan akan mengalami puncak pada Agustus mendatang.
“Meski Kalsel belum menetapkan status darurat, namun langkah tersebut patut di apresiasi karena pemerintah daerah sudah mempersiapkan secara dini, salah satunya dengan regulasi usulan bantuan heli,” katanya.
Prastato pun menyarankan, meski potensi hujan di Kalsel masih terjadi, namun karena memasuki musim kemarau penting dilakukan operasi modifikasi cuaca (OMC).
“Langkah ini sangat penting untuk meninggikan tingkat permukaan air pada sumber air yang masih tersedia, seperti bendungan, saluran irigasi skunder, pintu pintu irigasi, dan embung,” jelasnya.
Prastato juga mengingatkan, OMC tidak akan efektif apabila dilakukan pada puncak kemarau, karena pertumbuhan awan saat itu sudah sangat minim bahkan berpotensi terjadi kegagalan.
Terpisah, Direktur Operasional Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Budi Harsoyo dan Direktur Tata Kelola Modifikasi Cuaca Edison Kurniawan juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Kalsel mengusulkan heli dan OMC.
Kedua pejabat BMKG ini menilai upaya tersebut sebuah langkah kemajuan dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi dampak kemarau dan kekeringan.
Ditemui di Kantor BMKG, Selasa (17/6) pagi, Budi menjelaskan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) akan efektif jika memenuhi beberapa kondisi.
“Kondisi-kondisi tersebut meliputi adanya awan potensial hujan yang memadai, data meteorologi yang lengkap, serta dukungan infrastruktur dan perizinan,” ucapnya.
Budi berjanji akan menindaklanjuti secara cepat dan terukur perihal usulan OMC dari Gubernur Kalsel, karena berdasarkan data BMKG masih ada awan potensial di langit Kalsel.
Edison Kurniawan menambahkan, Kalsel merupakan salah satu daerah dari enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla dari pemerintah selain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
“BMKG akan bekerja sama dengan kementerian terkait untuk membantu OMC di Kalimantan Selatan. Insha Allah dalam waktu dekat kami akan menggelar rakor via zoom,” pungkasnya. ani
