KOTABARU – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Ayi Riyanto menyampaikan, hasil evaluasi atas perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 dalam sebuah audiensi resmi yang digelar di Aula Bamega, lantai 2 Kantor Bupati Kotabaru, Kamis (12/6/2025).
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai momentum refleksi untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.
Hasil evaluasi ini harus kita jadikan panduan dalam memperbaiki kebijakan, khususnya di lima sektor prioritas pembangunan kita, tegas Sekda, merujuk pada pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan UMKM.
Sekda juga menambahkan, bahwa ke depan, isu-isu strategis seperti program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, dan sekolah rakyat, harus turut menjadi bagian dari pemikiran dalam penyusunan RPJMD, agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Dalam paparannya, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan Ayi Riyanto mengungkapkan bahwa dari total anggaran lima sektor prioritas yang mencapai Rp1,4 triliun, terdapat Rp764,8 miliar atau 51,5% anggaran yang berpotensi tidak efektif, serta Rp42,2 miliar (2,85%) yang dinilai tidak efisien.
Menurut BPKP, sejumlah program masih disusun tanpa keterkaitan yang kuat antara perencanaan jangka menengah dan pendek. Selain itu, indikator kinerja program lebih banyak berorientasi pada aspek kuantitatif ketimbang kualitas hasil.”Kami melihat masih banyak indikator yang hanya menghitung jumlah, seperti anak yang bersekolah, tanpa mengukur kualitas pendidikan itu sendiri,” ujar perwakilan BPKP.
Kondisi ini, lanjutnya, berkontribusi terhadap permasalahan lanjutan seperti tingginya angka pengangguran terbuka, yang bahkan melampaui angka kemiskinan di Kotabaru.
Evaluasi juga menyoroti ketidaksesuaian antara judul program dan implementasi di lapangan. Salah satu contoh yang disampaikan adalah program penanggulangan stunting yang justru banyak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tidak langsung, seperti pelatihan umum, alih-alih intervensi spesifik untuk ibu hamil dan balita.
Selain itu, anggaran pemberdayaan UMKM disebut masih belum sepenuhnya menjangkau pelaku usaha kecil di desa-desa yang membutuhkan akses dan pendampingan.
Dalam sesi tanggapan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sri Sulistyani, menyoroti pentingnya inovasi digital, terutama di wilayah yang belum memiliki infrastruktur lengkap.
Dalam sesi penutupan, Bupati Kotabaru H. Muhamad Rusli menyempatkan berhadir menyampaikan langsung sambutan resmi kepada seluruh peserta audiensi. Ia mengapresiasi, kehadiran BPKP dan menjadikan evaluasi ini sebagai kompas penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
“Mari kita jadikan hasil evaluasi ini sebagai panduan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” ujar Bupati dalam sambutannya.{[ebet/mb03]}
