BANJARMASIN – Kerugian akibat bencana sosial yang di dominasi musibah kebakaran pemukiman penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan hingga akhir Mei 2025 di taksir mencapai Rp 50,200 miliar.
“Kalau dibandingkan periode yang sama tahun 2024 tercatat Rp 34,216 miliar, maka kerugian bencana sosial tahun 2025 terjadi peningkatan,” kata Kabid Penanganan Bencana pada Dinas Sosial Provinsi Kalsel H Achmadi SSos, Selasa (3/6).
Menurut Madi –sapaan akrabnya, kerugian akibat bencana sosial di Kalsel tersebut terbesar di alami Kota Banjarmasin mencapai Rp 23,075 miliar, di susul Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang di taksir Rp 9,230 miliar.
Selain itu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sekitar Rp 3,880 miliar, Kabupaten Banjar di taksir Rp 3,850 miliar, Kota Banjarbaru sekitar Rp 3,140 miliar, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sekitar Rp 2,740 miliar.
Selanjutnya, Kabupaten Balangan sekitar Rp 1,050 miliar, Tapin Rp 900 juta, Kotabaru Rp 850 juta, Tabalong Rp 450 juta, Tanah Laut Rp 385 juta, Hulu Sungai Selatan (HSS) Rp 350 juta, dan Barito Kuala (Batola) sekitar Rp 300 juta.
Ketika di tanya frekuensi bencana sosial di Kalsel, Madi menyebutkan hingga Mei 2025 tercatat terjadi 127 kali bencana sosial yang terdiri atas musibah kebakaran pemukiman penduduk.
Menurutnya, dari 127 kali bencana kebakaran pemukiman penduduk terbanyak di Kota Banjarmasin 37 kali, di susul Banjarbaru 31 kali, Kabupaten Banjar 14 kali, dan HST sebanyak 13 kali.
Kemudian, Kabupaten Balangan sembilan kali, HSU delapan kali, Tala empat kali, Tapin dan Tanbu masing-masing tiga kali, HSS dua kali, Tabalong, Batola dan Kotabaru masing-masing satu kali.
“Akibat bencana kebakaran pemukiman penduduk itu, sebanyak 283 kepala keluarga (KK) atau 803 jiwa kehilangan tempat tinggal, dua orang meninggal dunia dan empat orang luka-luka,” ujarnya.
Selain itu, 198 buah rumah penduduk mengalami rusak total, 44 buah rumah rusak berat, dan 57 buah rumah rusak ringan.
Pada kesempatan itu, Madi mengingatkan warga yang tinggal di daerah rawan bencana kebakaran pemukiman seperti Kota Banjarmasin untuk meningkatkan kewaspadaan guna mengurangi resiko akibat bencana sosial tersebut. ani
