BANJAR – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Selatan menilai sektor jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan tetap terjaga stabil, di tengah meningkatnya dinamika perekonomian global.
Perkembangan terkini didominasi oleh meningkatnya ketidakpastian kebijakan
perdagangan global dengan rencana pengenaan tarif impor resiprokal oleh Amerika Serikat yang mendorong peningkatan tajam volatilitas pasar keuangan global.
Dalam dinamika tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan I 2025 tetap tumbuh
resilien sebesar 4,87 persen yoy.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalsel Agus Maiyo menyampaikan Provinsi di wilayah regional Kalimantan juga
mencatatkan pertumbuhan positif yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah,
Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tumbuh masing-masing 4,81 persen, 4,04 persen, 5,00 persen, 4,08 persen dan 4,06 persen yoy.
“Perkembangan Industri Perbankan
Kinerja perbankan di Kalimantan stabil dengan profil risiko yang terjaga,” ujarnya.
Pada Maret 2025, kredit tumbuh 11,38 persen yoy menjadi Rp.314,42T (Februari 2025: 11,13 persen) dan kualitas kredit terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross tetap sebesar 2,21 persen (Februari 2025: 2,21 persen) serta NPL nett 0,98 persen (Februari 2025: 0,97 persen).
Di tengah perkembangan dinamika perekonomian global yang sangat cepat, pertumbuhan kredit masih dalam rentang target yang ditetapkan yaitu pada kisaran 9 persen –11 persen.
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit didominasi oleh kredit produktif yaitu
sebesar 61,04 persen dari total kredit.
Hal ini sejalan dengan pertumbuhan kredit
yang utamanya didukung oleh pertumbuhan Kredit Investasi tumbuh tertinggi
sebesar 24,92 persen dengan outstanding Rp19,53T dan diikuti oleh Kredit Modal
Kerja tumbuh sebesar 23,53 persen dengan outstanding Rp28,09T.
Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhannya utamanya ditopang oleh
deposito yang tumbuh sebesar 32,47 persen yoy (Februari 2025: 34,87 persen),
diikuti oleh giro sebesar 10,16 persen yoy dan tabungan sebesar 6,09 persen yoy.
Secara spasial, pangsa DPK terbesar berada di Kota Banjarmasin dengan porsi 59,52
persen atau sebesar Rp55,97 triliun. Dari sisi kinerja, pertumbuhan DPK tertinggi
berada di Kabupaten Banjar sebesar 67,34 persen yoy sementara pertumbuhan terendah berada di Kabupaten Balangan yang terkontraksi sebesar 13,15 persen yoy.
Pertumbuhan tersebut sejalan dengan pelaksanaan edukasi keuangan oleh OJK
maupun PUJK.
Kinerja perbankan syariah di Kalimantan juga menunjukkan angka pertumbuhan
positif berdasarkan peningkatan asset, DPK, dan kredit posisi Maret 2025 yang
tumbuh secara berurutan masing-masing sebesar 17,11 persen, 15,47 persen dan
14,55 persen secara yoy.
Intermediasi perbankan cukup baik dengan Finance to Deposit (FDR) 98,23 persen serta profil risiko perbankan yang relatif masih terjaga dengan rasio NPF nett 0,51 persen dan NPF gross 1,37 persen.
Perkembangan Industri Keuangan Nonbank
Perkembangan industri keuangan nonbank di Provinsi Kalimantan Selatan posisi
Februari 2025 terjaga stabil.
Piutang pembiayaan Perusahaan Pembiayaan tumbuh 4,47 persen yoy menjadi Rp.62,41T dan profil risiko terjaga dengan rasio Non-Performing Finance (NPF) 2,08 persen.
Pada industri fintech peer to peer (P2P) lending, outstanding pembiayaan di Februari 2025 tumbuh 51,64 persen yoy (Januari 2025: 55,55 persen) dengan nominal
sebesar Rp. 3,36T. Tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) turun menjadi 1,74 persen (Januari 2025: 1,94 persen).
Saat ini industri fintech peer to peer (P2P)
lending juga dikenal dengan istilah “Pindar” atau Pinjaman Daring dengan harapan
masyarakat dapat membedakan pinjol (ilegal) dengan fintech peer to peer (P2P)
lending atau Pindar yang berizin OJK.
Perkembangan Pasar Modal
Posisi Maret 2025, nilai kepemilikan saham di Kalimantan Selatan terkontraksi
sebesar 13,62 persen yoy dengan nilai transaksi saham Rp1,32T. Di sisi lain, jumlah
Single Investor Identification (SID) meningkat 6,84 yoy persen atau terdapat 64.234
investor baru.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen oleh OJK Kalimantan Selatan
Dalam melaksanakan tugas edukasi dan pelindungan konsumen, OJK Provinsi
Kalimantan Selatan telah melaksanakan kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 3.290 orang dan menerima 5138 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi
Keuangan (SLIK pada April 2025.
Selain itu, terdapat 1400 layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen
(APPK) dengan rincian penyampaian informasi sebanyak 339, pertanyaan sebanyak 923, dan pengaduan sebanyak 138 di Provinsi Kalimantan Selatan. Seluruh pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan terkait. Upaya
peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi
keuangan melalui kolaborasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di
Kalimantan Selatan.
OJK terus memonitor dinamika global dan domestik serta melakukan stress test
untuk melihat dampaknya terhadap SJK. Saat ini, SJK di Kalimantan Selatan dinilai
tetap resilien dengan permodalan yang solid. OJK meminta Lembaga Jasa Keuangan
di Kalimantan Selatan secara proaktif melakukan asesmen atas perkembangan
terkini untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil, resilien, dan
kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dari daerah.rds
