BATULICIN-Bupati Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Rusli memperkuat kemitraan bersama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin untuk mendorong peningkatan layanan keimigrasian.
“Dalam hal ini pemerintah daerah melaksanakan audiensi bersama Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalsel dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin,” kata M Rusli di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, kemarin.
Dia menjelaskan, audiensi yang berlangsung di Banjarmasin menjadi forum strategis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kotabaru terhadap akses pelayanan keimigrasian yang lebih dekat dan efisien.
Menurut Bupati, masyarakat yang tinggal di Kabupaten Kotabaru cukup jauh dengan Kantor Imirasi Batulici, sehingga mereka perlu waktu dan biaya yang cukup mahal saat mengurus paspor, izin tinggal, dan layanan lainnya.
“Kami berharap adanya perhatian dan solusi konkret dari jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, untuk menghadirkan layanan keimigrasian yang lebih dekat dan terjangkau bagi masyarakat Kotabaru,” ungkap Bupati.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan Yan Welly Wiguna menyampaikan apresiasi atas dukungan dan perhatian Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap layanan publik di bidang keimigrasian.
“Kami akan menindaklanjuti usulan tersebut dengan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Kabupaten Kotabaru perihal pelayanan Eazy Paspor yang dilakukan sebanyak empat kali dalam sebulan,” terang Welly.
Ia juga akan melakukan kajian bersama Kantor Imigrasi Batulicin, untuk membuka pembentukan Unit Layanan Paspor di wilayah Kotabaru.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Batulicin menyampaikan bahwa selama ini pihaknya telah melaksanakan beberapa layanan jemput bola, seperti program Eazy Passport, ke Kotabaru.
Namun, pihaknya juga memahami bahwa kebutuhan akan layanan yang lebih permanen dan berkelanjutan menjadi harapan masyarakat.
“Kami siap bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan Kanwil Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan untuk menjajaki skema pelayanan yang paling memungkinkan, baik dalam bentuk layanan berkala, pos pelayanan terpadu, maupun ULP,” ujar Ferizal.
Audiensi ini diakhiri dengan penyerahan dokumen usulan dan komitmen bersama untuk terus memperkuat pelayanan publik di bidang keimigrasian, sebagai bagian dari upaya mendukung mobilitas masyarakat, investasi, dan pembangunan daerah.{[an/mb03]}
