– Walikota: Ini Jadi Atensi Kita
BANJARMASIN – Angka anak putus sekolah di Banjarmasin ternyata berjumlah ribuan. Bahkan, berdasarkan data pada 2024 sudah mencapai 7 ribu anak dari semua jenjang.
Walikota Banjarmasin HM Yamin mengatakan, pendidikan merupakan hak penting untuk semua anak. “Makanya perlu pemahaman tentang pentingnya pendidikan, dan kita sengaja mengundang semua elemen untuk meningkatkan pendidikan,” ujarnya, usai sosialisasi Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Putus Sekolah di salah satu hotel Banjarmasin, Senin (5/5).
Dia pun menekankan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemko Banjarmasin agar berkomitmen bersama menangani anak tidak sekolah/putus sekolah di Kota Banjarmasin. “Ini jadi atensi kita bersama,” tekannya.
Plt Kelapa Disdik Kota Banjarmasin, Ryan Utama menuturkan sosialisasi ini sekaligus memverifikasi ulang data anak putus sekolah di Kota Seribu Sungai.
“Data anak tidak sekolah ini sebagai besar belum terverifikasi dengan faktor-faktor yang menjadi penyebabnya,” jelasnya.
Ryan menjelaskan, anak putus sekolah di Kota Banjarmasin terdata kurang lebih 7.000 untuk semua jenjang pendidikan. Namun berdasarkan update dari Badan Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel, itu ada sekitar 3.000. “Tapi nanti kita kroscek lagi, maka perlu kita verifikasi data ini untuk memastikannya,” katanya.
Menurutnya, dari data anak putus sekolah itu yang baru diverifikasi sekitar 1.900, dan sisanya masih belum. Kemudian paling banyak anak putus sekolah itu ada di jenjang PAUD di tahun 2024. “Masih kita perjelas lagi, sebenarnya alasan anak putus sekolah ini kenapa. Apakah tidak mampu, alasan bekerja atau lainnya,” tuturnya.
Dalam hal ini penanganan yang akan dilakukan pihaknya untuk anak putus sekolah di antaranya mengikutsertakan pendidikan kesetaraan atau dibantu melalui program prioritas Yamin – Ananda yakni seragam dan perlengkapan sekolah gratis.
Sementara, Anggota Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin, Masriah menyebutkan untuk persoalan anak putus sekolah ini tentu harus diperhatikan secara serius. “Baik dinas pendidikan maupun DP3A harus lebih memperhatikan ini,” tekannya.
Masriah juga menyoroti Kota Banjarmasin dulunya pernah tidak mendapat predikat layak anak karena banyaknya anak-anak putus sekolah di usia sekolah.
“Pada saat ini, usia 8-10 tahun mereka malah jadi anak jalanan karena putus sekolah dan ini sempat dipertanyakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak waktu itu,” jelasnya.
Menurutnya faktor anak putus sekolah kebanyakan dikarenakan ekonomi. Kemudian lingkungan dan rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan. ” Diharapkan angka ini tidak naik lagi sehingga semua pihak berkolaborasi bersama-sama membina dan membimbing anak-anak ini agar bisa mendapat hak pendidikan untuk mereka,” harapnya.
Diungkapnya sebelum menjadi anggota DPRD Kota Banjarmasin, Masriah pernah membentuk wadah pembinaan dan pendidikan kepada anak jalanan yang putus sekolah.
“Dulu mereka kami kumpulkan untuk mengikuti pendidikan yang kami berikan pada masa pimpinan terdahulu dan waktu itu berhasil dijalankan,” bebernya.
Tentunya ia berharap program atau kegiatan sejenis itu bisa terus dikembangkan di Kota Banjarmasin untuk menangani anak putus sekolah, agar mereka mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak lain pada umumnya. via
