JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengklaim mendukung upaya pemberantasan korupsi, salah satunya dengan mendukung Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menyindir banyaknya koruptor yang tidak mau mengembalikan aset yang sudah dicuri dari negara.
“Saya dukung UU Perampasan Aset. enak saja, udah nyolong enggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu,” kata Prabowo di depan massa aksi peringatan hari buruh sedunia atau May Day di Monas, Jakarta, Kamis (1/5), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Prabowo menambahkan akan teruskan perlawanan untuk koruptor. Ia menyindir ada pihak-pihak yang menikmati uang dari koruptor, salah satunya dengan menggelar demonstrasi yang membela koruptor.
Kendati demikian, Prabowo tidak menyebut siapa koruptor yang dimaksud.
“Nanti dikasih duit lo demo dukung koruptor, gue heran di Indonesia ada demo dukung koruptor,” sindir Prabowo.
RUU Perampasan Aset masuk dalam daftar tuntutan mahasiswa dalam gelombang aksi unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’ baru-baru ini. Mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Padahal pada 2023, RUU Perampasan Aset sempat masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2023. Presiden Jokowi kala itu bahkan telah mengirim surat presiden (surpres) RUU tersebut bernomor R 22-Pres-05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei 2023 untuk dibahas bersama DPR.
Di dalamnya, RUU Perampasan Aset mengatur wewenang terkait perampasan aset minimal senilai Rp 100 juta. RUU tersebut juga bisa menyita aset penyelenggara negara yang dinilai tak wajar tanpa harus melalui proses pidana.
“Aset tindak pidana yang dapat dirampas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah),” demikian bunyi Pasal 6 Ayat 1 huruf a.
Sementara, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas angkat suara soal nasib RUU Perampasan Aset yang hingga saat ini tak kunjung masuk dalam daftar agenda program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas.
Supratman mengungkap bahwa RUU Perampasan Aset masih memerlukan waktu yang cukup sebelum bisa dibahas. Utamanya, kata dia, kesepakatan dari pimpinan dan fraksi partai di DPR.
“Sekali lagi butuh waktu yang cukup untuk kami mengkonsolidasi semua kekuatan partai politik maupun fraksi-fraksi yang ada di DPR,” kata Supratman di kompleks parlemen, Selasa (18/2).
Pada bagian lain, Presiden Prabowo Subianto mengaku mendukung usulan tokoh buruh yang mendorong aktivis buruh Marsinah menjadi pahlawan nasional. Dukungan itu diungkapkan saat Prabowo berpidato dalam May Day atau peringatan hari buruh sedunia 2025.
Prabowo semula mendengar aspirasi bahwa belum ada pahlawan nasional dari kalangan buruh. Ia lalu bertanya kepada pimpinan serikat buruh mengenai tokoh buruh yang dianggap cocok untuk mendapat gelar pahlawan nasional.
“Saudara-saudara, atas usul dari pimpinan tokoh buruh mereka sampaikan ke saya, ‘Pak, kenapa sih pahlawan nasional tidak ada dari kaum buruh?'” ujar Prabowo di kawasan Monas, Kamis (1/5), kepada CNNIndonesia.com.
“Saya tanya, ‘Kalian ada saran enggak? Coba kalian berembug, usulkan pahlawan dari kaum buruh,'” lanjutnya.
Tokoh buruh yang bertemu Prabowo itu kemudian mengusulkan Marsinah, aktivis dan buruh pabrik masa Orde Baru, sebagai pahlawan nasional.
Prabowo lantas menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut selama datang dari aspirasi dan keinginan kalangan buruh.
“Dan mereka sampaikan, ‘Pak, bagaimana kalau Marsinah jadi pahlawan nasional?’ Asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh sepakat, saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional,” ungkapnya.
Marsinah merupakan aktivis dan buruh pabrik era Orde Baru. Ia menjadi buruh di Sidoarjo, kemudian diculik dan ditemukan terbunuh pada 8 Mei 1993 setelah hilang selama tiga hari.
Jenazah Marsinah ditemukan di hutan dengan tanda-tanda bekas siksaan berat. Kasus ini lalu menjadi catatan Organisasi Buruh Internasional, dikenal sebagai kasus 1773.
Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri peringatan hari buruh sedunia atau May Day 2025 yang digelar di kawasan Monas, Jakarta, didampingi para menterinya, pimpinan DPR, Kapolri, hingga para pimpinan serikat buruh dari KSPI dan KSPSI. Sementara itu, aksi peringatan May Day dihadiri ribuan massa buruh dari wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat.
Dalam aksi kali ini, mereka membawa 6 tuntutan mulai dari tuntutan upah layak, perlindungan pekerja, hingga pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU perampasan aset. web
