BANJARMASIN – Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi mengungkapkan hingga triwulan I (Januari-Maret) tahun 2025 realisasi belanja negara (APBN) di Kalsel mencapai Rp8,54 triliun atau 22,57 persen.
“Dari realisasi belanja negara di Kalsel hingga triwulan I tahun 2025 sebesar Rp8,54 triliun atau 22,57 persen dari pagu sebesar Rp37,82 triliun itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sekitar Rp1,53 triliaun atau 15,39 persen,” ujarnya di Banjarmasin, Rabu (30/4).
Berita Lainnya
Hal itu disampaikannya dalam media briefing realisasi pendapatan dan belanja regional Kalimantan Selatan hingga triwulan I tahun 2025 di Banjarmasin.
Sedangkan realisasi belanja transper ke daerah (TKD), sebut Syafriadi, sampai triwulan I 2025 mencapai Rp7,01 triliun atau 25,13 persen dari pagu.
Syafriadi mengakui, pada tahun 2025, pagu untuk belanja APBN di Kalsel menurun 9,39 persen akibat efesiensi anggaran dan penurunan pagu tersebut turut berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan belanja APBN di Kalsel sampai Maret 2025.
Jenis Belanja TKD, katanya, masih mendominasi struktur belanja APBN di Kalsel dengan kontribusi 84,89 persen.
Untuk TKD, lanjutnya, Kabupaten Barito Kuala (Batola), meraih peringkat 1 nasional penyaluran dana alokasi khusus (DAK) Fisik 2025.
Dia menjelaskan, dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama, penyaluran TKD secara growth mengalami peningkatan 13,26 persen.
Berdasarkan persentase, penyaluran tertinggi ada pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) sebesar 29,54 persen dari pagu dan terendah ada pada Kabupaten Kotabaru yang merealisasikan 22,28 persen dari pagu.
Menyinggung realisasi pendapatan APBN di Kalsel tahun 2025, Syafriadi, hingga triwulan I tahun 2025 telah terealisasi sebesar Rp2,05 triliun atau 9,32 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp22,02 triliun.
Capaian pendapatan negara di Kalsel tersebut mengalami kontraksi 44,72 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penerimaan Perpajakan mendominasi pendapatan negara. Walaupun secara keseluruhan penerimaan negara terkontraksi. Penerimaan dari kepabeanan dan cukai sudah melampaui target dan tumbuh positif 479,29 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga triwulan I tahun 2025 di Kalsel mengalami kontraksi 13,9 persen yang dikontribusikan oleh penurunan PNBP lainnya sekitar 20,36 persen.
PNBP yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalselteng antara lain PNBP Aset, Piutang Negara dan Lelang dengan total kontribusi terhadap pendapatan negara sebesar Rp5,96 miliar.
Penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai sampai dengan Maret 2025 terealisasi sebesar Rp271,17 miliar dan Penerimaan Lainnya yang dipungut oleh DJBC sebesar Rp1,240 triliun. ani
