BANJARMASIN – Anggota DPD/MPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Habib Hamid Abdullah, SH, MH melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat yang bertajuk “Penguatan Kewenangan MPR RI” di hadapan 150 peserta dari organisasi kemasyarakatan Laung Kuning Banjar.
Kegiatan itu turut menghadirkan narasumber akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr H Muhammad Effendy, SH, MH, yang memberikan pandangan akademis dan praktis terkait penguatan peran MPR RI di tengah dinamika ketatanegaraan Indonesia saat ini.
Habib Hamid Abdullah menegaskan pentingnya memahami sejarah MPR sebagai lembaga tinggi negar yang pernah memegang peran sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Habib Hamid, peran strategis tersebut perlu diperkuat kembali agar MPR RI mampu menjadi penjaga konstitusi dan pemersatu bangsa.
“Sejarah mencatat bahwa MPR pernah menjadi lembaga tertinggi negara yang menetapkan haluan negara dan arah pembangunan. Kini saatnya kita bicara soal penguatan kembali peran itu agar MPR bisa lebih responsif terhadap tantangan zaman,” ujar Habib Hamid.
Sementara itu, Dr HM Effendy menyoroti pentingnya memperkuat kewenangan MPR melalui proses politik yang berkualitas dan menekankan bahwa kualitas anggota legislatif, baik dari DPR maupun DPD akan menentukan kekuatan dan keberpihakan lembaga MPR terhadap kepentingan rakyat.
“Langkah awal untuk memperkuat kewenangan MPR adalah dengan memilih anggota DPR dan DPD yang kompeten, visioner dan benar-benar memahami tugas konstitusionalnya,” kata Dr Muhammad Effendy.
Dalam sesi diskusi, peserta aktif menyampaikan sejumlah aspirasi dan usulan penting terkait persoalan di daerah, antara lain terkait dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah yang masih dirasakan masyarakat yang dinilai perlu menjadi perhatian dan pengawasan serius dari para wakil rakyat.
Selain itu, persoalan distribusi gas LPG bersubsidi yang sering tidak merata dan menyulitkan masyarakat bawah dan juga usulan agar pendidikan budaya lokal dapat diserap dalam kurikulum pendidikan nasional, guna menjaga dan melestarikan identitas budaya daerah.
Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang dialog kebangsaan, tetapi juga sebagai wadah untuk menyerap masukan masyarakat terkait eksistensi MPR RI dan penguatan peran lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan serta pelaksanaan fungsi representasi yang efektif dari wakil-wakilnya di tingkat pusat. rds/ani
