AMUNTAI- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian, rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024.
Pemerintah Kabupaten HSU langsung dihadiri Bupati HSU Sahrujani, beserta Pejabat dan kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD HSU tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD HSU Mawardi, didampingi oleh Ketua DPRD HSU H. Fadilah, S.M dan Wakil Ketua II DPRD HSU H. Ahmad Al Gifari.
Ketua Komisi III DPRD HSU Munawari penyampaian, rekomendasi DPRD kabupaten HSU memberikan berbagai catatan, masukan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan serta pelayanan publik di masa yang akan datang. Beberapa poin dalam Rekomendasi DPRD terhadap LKPj 2024.
Diantaranya, DPRD mengapresiasi LKPJ yang disampaikan tepat waktu dan menilai pentingnya data yang akurat dan sinkron. LKPJ seharusnya menyoroti dampak nyata dari program, bukan hanya realisasi anggaran.
Terus, Kinerja Keuangan. Dimana DPRD mengapresiasi atas capaian opini WTP sembilan kali berturut-turut, diharapkan peningkatan pendapatan daerah terus dilanjutkan.
Selanjutnya, Bidang Strategis, Pendidikan. Pemerataan dan peningkatan sarana, guru berkualitas, digitalisasi sekolah, serta pendirian sekolah unggulan. Sedangkan Bidang kesehatan, yakni Peningkatan layanan, pembangunan puskesmas rawat inap, beasiswa kedokteran, dan penanganan stunting.
Untuk Infrastruktur. Adalah integrasi data jalan dan drainase, pengembangan ruang terbuka hijau, dan penataan kabel. Trantibum: Penambahan anggaran rehabilitasi narkoba, SDM Satpol PP, dan kendaraan rescue.
Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, yakni optimalisasi sarana produksi, pelatihan teknologi, dan budidaya perikanan rawa.
Sosial, Perbaikan data bantuan sosial, insentif guru PAUD dan pesantren, serta pemberdayaan berbasis komunitas.
Untuk Kependudukan. Adalah tambahan sarana pelayanan dan mobil operasional. UMKM & Penanaman Modal: Akses pembiayaan, pelatihan, digitalisasi, dan peningkatan layanan di MPP dan BLK. Pemberdayaan Desa: Peningkatan kapasitas aparatur desa dan pengawasan APBDes.
Masih Munawari, Fungsi Penunjang Pemerintahan, optimalisasi peran Sekretariat Daerah, pengelolaan aset daerah, pengisian jabatan kosong, peningkatan kualitas laporan, dan manajemen risiko. Penyediaan transportasi umum (bus), pengurangan piutang, dan penghargaan bagi aparat desa yang berprestasi dalam penerimaan PBB.
Terkait, Kebijakan Strategis & Tugas Pembantuan, DPRD mendukung kebijakan Bupati yang sesuai peraturan. Disarankan agar daerah aktif memperoleh program dari pemerintah pusat/provinsi karena keterbatasan anggaran daerah
Usai penyampaian rekomendasi, rapat paripurna dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan usulan penamaan jalan dan bangunan gedung yang diajukan oleh Bupati HSU H. Sahrujani. Penamaan ini merupakan bentuk penghargaan atas jasa tokoh-tokoh yang telah memberikan kontribusi besar bagi daerah.
Adapun usulan penamaan yang disetujui dalam rapat paripurna tersebut antara lain, Jalan antara Desa Bayur, Kecamatan Haur Gading menuju Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, diberi nama Jalan H. Fakhruddin.
Jalan pada Desa Tayur, Kecamatan Amuntai Utara menuju Pondok Pesantren Raudhatut Thalibin, diberi nama Jalan H. Suhailin Muchtar. Jalan antara Desa Pasar Senin menuju Desa Mawar Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, diberi nama Jalan H. Ardansyah Fama.
Gedung/Aula pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten HSU yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 004, Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, diberi nama Aula H. Abdul Wahid HK.(suf/mb03)
