BANJARMASIN – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan sejumlah catatan dalam pengawasan penyelenggaran pelayanan publik pada tahun 2020 hingga 2024 di Kota Banjarmasin kepada Walikota Banjarmasin HM Yamin, mulai dari pencegahan mal administrasi hingga penyelesaian laporan.
Ombudsman RI sebagai lembaga negara mempunyai fungsi dan wewenang untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk BUMN, BUMD, swasta atau perseorangan yang di beri tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ada dua fokus Ombudsman, yakni pencegahan mal administrasi dan penyelesaian laporan.
“Kami apresiasi visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin yang berkomitmen kuat terhadap peningkatan tata kelola pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis digital. Bagi kami, ini merupakan bukti konkrit bahwa pelayanan publik di Banjarmasin diberi perhatian yang serius,” ucap Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan Hadi Rahman saat melakukan kunjungan kelembagaan di Balai Kota Banjarmasin.
Hadi mengatakan, dari sisi pencegahan mal administrasi, pada tahun 2021 Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan skor Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 83,98, pada 2022 turun menjadi 69,63, di 2023 meningkat dengan nilai 88,02, dan pada 2024 meningkat tajam dengan skor 95,45.
“Pemerintah Kota Banjarmasin mendapatkan Predikat Penilaian Hijau. Kami berharap ini dapat ditingkatkan, kalau bisa semua SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin juga masuk dalam Zona Hijau,” harapnya.
Dari sisi penyelesaian laporan, lanjut dia, Perwakilan Ombudsman Kalsel memberikan catatan atas kecepatan respons terhadap setiap aduan masyarakat. “Jika ada laporan masyarakat agar segera di respons. Ini yang jadi atensi kami,” ujar Hadi.
Ia menyebutkan, sejumlah laporan yang pihaknya tangani dan tindaklanjuti, di antaranya terkait pengelolaan sampah, penegakan disiplin ASN, penanganan infrastruktur, tata kelola pendidikan, pengurusan adminduk, penerbitan sporadik tanah, akses internet bagi sekolah, hingga penegakan perda seperti truk angkutan masuk kota dan pengelolaan sungai.
Pada pertemuan ini, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan menyerahkan Ombudsman Brief yang berisi catatan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Kota Banjarmasin selama lima tahun terakhir.
“Kami berharap catatan ini bisa menjadi bahan dan rujukan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyusun kebijakan dan program kerja yang berhubungan dengan perbaikan tata kelola pelayanan publik yang berkualitas prima dan terhindar dari mal administrasi,” katanya.
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Selatan di sambut Walikota Banjarmasin HM Yamin HR di dampingi Wakil Walikota Hj Ananda.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan Ombudsman Kalsel dan berharap sinergi antara Pemko Banjarmasin dan ombudsman terus berjalan. Kami juga siap menindaklanjuti saran dan rekomendasi ombudsman agar pelayanan publik di Banjarmasin terus meningkat kualitasnya,” ujar walikota. rds
