Oleh: Siti Sarah
Memiliki rumah menjadi impian banyak orang, siapa pun dia. Dengan ekonomi yang mapan, untuk memiliki rumah yang layak mungkin tidak terlalu sulit. Namun bagi orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang pas-pasan, untuk memiliki rumah tentu tidak mudah. Apalagi dari waktu ke waktu harga bahan bangunan terus mengalami kenaikan.
Tentu masih banyak kita dapati saat ini orang yang terpaksa hidup menumpang di rumah orang tua, saudara dan ada juga yang masih ngontrak. Hal itu terpaksa dilakukan karena memang mereka tidak bisa memiliki rumah sendiri.
Ketika kita memiliki rumah tentunya kita berharap rumah yang kita tempati adalah rumah yang layak dihuni. Namun fakta dilapangan, di tempat kita masih banyak rumah yang tidak layak untuk dihuni, seperti tertulis dalam media online berikut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mencatat 24.577 unit rumah tidak layak huni dari jumlah total kesenjangan rumah yang dibutuhkan dengan rumah yang sudah dibangun mencapai 229.503 unit (Antara News, 24/02/2025).
Rumah yang terkategori tidak layak huni diantaranya pondasi tidak kokoh, material tidak berkualitas, sirkulasi udara dan cahaya buruk, fasilitas dasar tidak terpenuhi, dan kondisi hunian yang tidak sehat. Rumah tidak layak huni masih banyak kita temui, baik di perkotaan maupun di pedesaan.
Di perkotaan dengan kawasan industri dan padat penduduk banyak rumah-rumah kost yang tidak layak huni. Di desa juga, walaupun kawasannya yang lebih luas dan tidak padat penduduk, namun karena biaya yang tinggi masih sulit untuk memiliki rumah.
Berkaitan dengan hunian ini pemerintah telah mengklaim bahwasannya telah memberikan program untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu dengan diadakannya program sejuta rumah. Program ini merupakan rumah subsidi yang di sediakan oleh pemerintah.
Namun ternyata program itu tidak mampu menjadi solusi bagi rakyat karena tidak bisa di akses oleh seluruh rakyat yang membutuhkan. Karena kebutuhan masyarakat akan rumah memang jumlahnya lebih besar dari pada jumlah rumah yang disebutkan dalam program tersebut. Belum lagi syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, dan cicilan yang perlu waktu lama, tentu tidak semua orang mampu.
Selain itu juga ada program bedah rumah yang juga masih meninggalkan masalah seperti tidak semua masyarakat yang membutuhkan bisa untuk mengaksesnya.Bahkan kalau di pedesaan tidak merata menjangkau masyarakat. Banyak yang mengeluhkan sulitnya untuk bisa mendapatkan program tersebut.
Problematika masyarakat yang hidup dalam sistem kapitalis saat ini salah satunya adalah masalah hunian. Rumah menjadi salah satu kebutuhan dan itu tidak dapat diwujudkan oleh semua orang. Adapun solusi yang ditawarkan juga tidak solutif. Jadi selama sistem ini masih diterapkan di tengah-tengah kita,maka masalah rumah layak huni masih akan menjadi PR yang tidak mudah untuk diselesaikan, karena memang negara hanya sebagai regulator.
Islam sebagai agama dan aturan hidup memandang bahwasanya rumah yang layak huni adalah kebutuhan masyarakat. Negara harus hadir untuk mewujudkan nya. Negara disini tidak mencari keuntungan dari program penyediaan rumah, karena memang tugas sebagai penguasa adalah melayani rakyat, memberikan kemudahan kepada rakyat untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan, baik sandang, pagan dan papan.
Tentunya kita butuh pemimpin yang sadar akan tugasnya tersebut. Sadar akan amanah sebagai periayah umat. Dimana ia akan di minta pertanggung jawaban oleh Allah SWT kelak di akhirat. Tentunya pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang beriman dan bertaqwa yang lahir dari sistem Islam.
