BANJARMASIN – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat sebanyak 808 desa dari jumlah 1.871 desa di daerah itu telah berstatus sebagai desa mandiri per awal 2025.
Kepala DPMD Provinsi Kalsel, Faried Fakhmansyah saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis mengatakan, sebanyak 844 desa lainnya telah berstatus sebagai desa maju dan sisanya masuk kategori berkembang.
“Pencapaian 88 persen desa mandiri dan maju, maka Pemprov Kalsel fokus ke depan untuk mengangkat desa yang masih berkembang,” kata Faried.
Faried menjelaskan DPMD Provinsi Kalsel terus berupaya meningkatkan kemandirian dan kemajuan perdesaan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) dan Forum Perangkat Daerah 2026, guna membahas strategi untuk mendukung visi Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Kalsel H Muhidin.
Faried juga mengungkapkan, status desa di daerah terbagi menjadi lima kategori yaitu tertinggal, sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri.
Selain kemandirian dan kemajuan desa, Faried menyebutkan pentingnya ketahanan pangan melalui alokasi minimal 20 persen dari dana desa untuk mendukung program swasembada pangan nasional tersebut.
“Kalsel diharapkan dapat berkontribusi terhadap swasembada pangan nasional,” ujar Faried.
Karena itu, Faried mengungkapkan perlu ada pemantauan dan penyelesaian kendala yang dihadapi di lapangan agar setiap desa dapat melaksanakan amanah dengan baik.
Dinas PMD Provinsi Kalsel juga berkomitmen memberikan pendanaan untuk membantu pengembangan desa serta mempercepat pembangunan fisik dan ketahanan bencana melalui bidang pengembangan kawasan perdesaan.
“Dengan pendekatan ini diharapkan status desa dapat meningkat secara akumulatif, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan,” kata Faried.
Faried juga sempat memberikan penghargaan kepada kabupaten/kota se-Kalsel dengan penyaluran dana desa tercepat, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (Batola). an/ani
