BANJARMASIN – Status tanggap darurat sampah di Banjarmasin, imbas tutupnya Tempat Pengelolaan Akhir Sampah (TPAS) Basirih, menjadi tamparan keras dan catatan buruk, bagaimana kurangnya sistem pengelolaan sampah di Banjarmasin.
Kondisi ini pun dilihat oleh Pengamat Tata dan Lingkungan, Hamdi karena kurangnya insfratruktur, sistem hingga kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah sampah. Terkhusus dalam hal pemilahannya.
Dirinya pun menyoroti, bagaimana sistem pembuangan sampah di Banjarmasin yang tidak efektif. Meskipun pemilahan memang sudah ada dilakukan sebelum sampah masuk TPA, namun pada kenyataannya seluruh sampah tersebut baik yang sudah dipilah maupun yang tidak akhirnya tetap langsung ditumpuk di TPA.
“Yang selama ini dilakukan hanya dipilah, setelah dipilah tetap dibuang. Itukan tidak mengurangi,” ucapnya, seperti dikutip jejakrekam.com.
“Yang kita harapkan itu, setelah dipilah ya diolah. Khususnya yang organik, untuk non-organik juga bisa dipakai kembali dengan melewati proses juga,” tambahnya.
Dilanjutkannya, bagaimanapun pemerintah melakukan pemilahan kalau ujung-ujung semuanya langsung dibuang tanpa diolah, maka akan sia-sia. Menurutnya, hal tersebut hanya akan berakhir percuma, dari segala upaya pengurangan sampah di Banjarmasin.
Terlepas pada hal itu, dirinya juga menyesalkan upaya pemerintah yang terkesan lamban serta acuh tak acuh. Ini dikatakannya dapat dilihat dari banyaknya mesin pencacah di Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Reduce-Reuse-Recycle (3R) yang ternyata rusak dan tidak berfungsi.
“Sudah lama mesin-mesin tersebut rusak, tapi kenapa tidak pernah dianggarkan. Itu berarti selama ini kita mengabaikan soal pengurangan sampah,” cecarnya.
Oleh karena itu dirinya berharap agar pemerintah bisa secepatnya melakukan perbaikan pada alat pencacah sampah, agar nantinya pengelolaan sampah bisa berjalan dengan maksimal.
Di sisi lain, dirinya juga menyarankan agar dalam kelembagaan DLH sudah saatnya harus ada bidang khusus yang menangani pengurangan sampah.
Dan dalam kondisi saat ini, pemerintah sudah harus mulai memprioritaskan anggaran dalam hal penanganan sampah. “Ini peruntukannya bisa untuk sosial, edukasi, hingga pelatih untuk mengolah sampah,” tuturnya.
Serta dalam hal penanganan sampah ini, Hamdi juga berharap pelaksana kebijakan bisa membuat indikator kinerja agar target pengurangan sampah yang dibuang ke TPA bisa tepat. “Ini agar jelas sejauh mana sampah-sampah di TPS itu bisa terangkut dengan baik,” tandasnya. jjr
