BANJARMASIN – Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Adi Santoso, menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 dan Forum Perangkat Daerah, di Banjarmasin, Senin (3/2).
“Saya mengapresiasi kegiatan Rakernis bidang investasi ini dalam rangka mendukung penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Tahun 2025-2029,” kata Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis dibacakan Staf Ahli, Adi Santoso.
Muhidin menilai RPJMD dan Renstra memiliki fungsi strategis bagi pembentukan arah tata kelola pemerintahan ke depan berikut output-output yang diharapkan.
Untuk itu, sebut H Muhidin, penyusunan RPJMD dan Renstra membutuhkan kecermatan yang mampu menjawab isu-isu strategis di daerah.
“Saya berharap gagasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu elemen penting bagi penyusunan RPJMD dan Renstra,” katanya.
Melalui Rakernis dan Forum Perangkat Daerah diinginkan terbentuknya koordinasi yang sistematis dan terpadu yang menghasilkan gagasan dan masukan yang berarti.
Ada sejumlah prioritas di Kalsel harus diperhatikan bersama, diantaranya terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana dan pelayanan publik.
Masing-masing isu memiliki tantangan tersendiri yang harus dijawab melalui langkah-langkah strategis. Hal ini demi membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing sebagai gerbang Ibukota Negara (IKN).
Beberapa tahun kedepan, terang H Muhidin, Kalsel akan berhadapan dengan permasalahan yang harus dipercepat penanganannya, salah satunya isu stunting, di mana prevalensinya masih harus mengejar target 14 persen.
Kemudian, isu bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), yang membutuhkan mitigasi cepat dan tepat. Dalam hal infrastruktur ada proyek-proyek pembangunan yang harus segera dirampungkan, demi memperlancar konektivitas antarwilayah dan mendukung arus perjalanan ke IKN di Kaltim.
Muhidin berharap forum ini dapat menterjemahkan visi misi kepala daerah terpilih dan menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah yang akan datang.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Provinsi Kalsel, Endri menyebutkan, tidak bisa dipungkiri, masih banyak kendala dalam pelaksanaan tugas-tugas kedinasan, baik secara intern maupun pihak luar.
Hal itu perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sehingga program yang dijalankan bisa selaras.
Perlu dibahas juga, ujar Endri, kajian-kajian yang disiapkan untuk pelayanan kepada investor, seperti aplikasi yang disediakan untuk kemudahan urusan perizinan dan sebagainya.
Rakernis dan Forum Perangkat Daerah tahun 2025 digelar dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Renstra Tahun 2025 – 2029.
Ketika ditanya realisasi investasi di Kalsel, Endri menyatakan pihaknya optimis target yang ditetapkan sebesar Rp19 triliun tahun 2024 bisa tercapai.
“Kami optimis target investasi tahun 2024 bisa tercapai, mengingat hingga triwulan III telah terealisasi sekitar 96 persen dari target Rp19 triliun,” katanya seraya mengakui investasi di Kalsel masih didominasi sektor pertambangan.
Kegiatan dihadiri Ketua Kadin Provinsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Suripno Sumas dan diikuti kepala dinas penanaman modal dan pelayanan satu pintu atau yang mewakili dari 13 kabupaten kota se Kalsel. adp/ani
