JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta penembakan yang dialami warga negara Indonesia (WNI) di Malaysia aparat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) segera diinvestigasi.
“Ya itu sedang kita tentunya berharap ada investigasi ya kan,” kata Prabowo di The Tribrata, Jakarta, Kamis (30/1), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Prabowo kemudian mewanti-wanti supaya para calon pekerja migran Indonesia agar jangan mau ikutan dalam kegiatan pengiriman tenaga migran ilegal ke luar negeri.
Ia meminta rakyat Indonesia untuk waspada dan jangan mau dibohongi sindikat-sindikat yang banyak berjanji, namun melakukan penipuan.
“Kalau nyelundup ke negara asing risikonya negara asing akan bertindak. Kita ingatkan tapi kita juga yakin pihak Malaysia akan melaksanakan penyelidikan,” kata dia.
Di sisi lain, Prabowo mengaku sempat berbicara dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait peristiwa ini. Ia pun mengatakan nantinya jasad WNI yang menjadi korban akan diurus untuk dipulangkan ke Indonesia.
“Itu secara garis besar kita bicarakan [dengan PM Anwar Ibrahim],” kata dia.
Prabowo diketahui melakukan kunker ke Malaysia pada akhir pekan lalu, dan melakukan pembicaraan bilateral dengan Anwar Ibrahim.
Sebelumnya, lima WNI menjadi korban penembakan oleh aparat APMM pada 24 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat di sebuah kapal di perairan Tanjung Rhu, Selangor Malaysia. Dalam kejadian tersebut, satu orang meninggal dunia dan empat lainnya terluka.
Penembakan dilakukan setelah para penumpang kapal diduga melakukan perlawanan. Insiden tersebut menyebabkan satu WNI meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, mendapat informasi bahwa WNI yang meninggal dengan inisial B itu berasal dari Riau. Sementara untuk 4 WNI yang menjadi korban luka-luka sudah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit dan sekarang kondisinya stabil.
KBRI juga telah mendapatkan akses kekonsuleran untuk menemui mereka pada Rabu, 29 Januari 2025. Kemenlu dan KBRI Kuala Lumpur memastikan akan terus memantau perkembangan kasus tersebut serta memberikan pendampingan kekonsuleran dan hukum, guna memastikan terpenuhinya hak-hak WNI dalam sistem hukum di Malaysia.
Terpisah, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) meminta pemerintah di bawah kepresidenan Presiden RI Prabowo Subianto dan aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia hingga tewas pada Jumat (25/1).
“Kami mengutuk keras tindakan brutal ini. Pemerintah harus segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban,” kata Ketua DPP PKS Bidang Ketenagakerjaan, Martri Agoeng dalam keterangannya, Kamis (30/1), seperti dikutip CNNindonesia.com.
Selain itu, kata Agoeng, pihaknya menilai insiden dengan aparat negeri jiran tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. Menurut dia, pemerintah harus bertindak tegas kepada para pelaku pengiriman PMI secara ilegal.
“Pemerintah harus bertindak tegas dengan menegakkan hukum terhadap pihak yang terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini harus menjadi prioritas nasional,” katanya.
Untuk itu, menurut Agoeng, pemerintah harus meningkatkan akses migrasi yang aman, mudah, dan terjangkau. Dia pun mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI segera diselesaikan.
Dia mengatakan PKS akan mengawal isu perlindungan PMI dan mendorong kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
“Regulasi yang kuat akan memastikan adanya sanksi tegas bagi pihak yang mengirim PMI secara nonprosedural,” tegas Martri Agoeng. web
