Mata Banua Online
Senin, Februari 2, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

DPRD Tanah Bumbu bahas aturan peternakan

by Mata Banua
13 Januari 2025
in Daerah, Lintas
0

 

PETERNAKAN AYAM-Anggota DPRD Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja untuk membahas regulasi peternakan ayam. (foto:mb/ant)

BATULICIN-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, menggelar rapat kerja untuk membahas regulasi peternakan ayam di wilayah tersebut.

Berita Lainnya

Bupati Kotabaru kunjungi Dirjen BinaPembangunan Daerah Kemendagri

Bupati Kotabaru kunjungi Dirjen BinaPembangunan Daerah Kemendagri

1 Februari 2026
Ikan mati massal di Batola, dewan minta dinas terkait bantu pokdatan

Ikan mati massal di Batola, dewan minta dinas terkait bantu pokdatan

29 Januari 2026

“Agenda rapat kerja kali ini membahas regulasi peternakan ayam terkait harga, listrik, kredit, dan perizinan,” kata Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu Andi Erwin Prasetya, di Batulicin, belum lama tadi.

Di dalam rapat itu juga melibatkan SKPD terkait perbankan, komunitas peternak ayam dari sejumlah kecamatan, mitra, dan broker ayam.

Perwakilan peternak ayam di Tanah Bumbu Sarmidi menyampaikan, kondisi sulit yang tengah dialami komunitas peternak ayam.

Sarmidi menyebut, biaya perawatan yang tinggi tidak sebanding dengan hasil produksi, sehingga banyak peternak berada diambang kebangkrutan.

“Meski ada pinjaman dari pihak perbankan, kondisi usaha yang tidak stabil membuat beban angsuran menjadi bert. Bahkan banyak dari kami terancam sanksi karena kesulitan membayar,” ungkap Sarmidi.

Sarmidi juga meminta, pemerintah membatasi regulasi perizinan bagi pengusaha besar yang kerap mendirikan kandang luas tanpa kendali.

Menurutnya, hal ini mengancam keberlangsungan usaha peternak kecil yang sudah kesulitan menghadapi harga yang tidak stabil serta serbuan produk dari luar daerah.

“Kami berharap perbankan memberikan kelonggaran, seperti pembayaran per panen, bukan per bulan. Ini bukan berarti kami tidak ingin membayar, tetapi kondisi saat ini memaksa kami untuk meminta waktu. Ketika usaha stabil, kami siap mengikuti aturan lagi” harapnya.

Mendengar paparan Sarmidi, Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang hadir untuk menyampaikan pendapat dan saran.

Kesimpulan rapat diantaranya, adalah inventarisasi seluruh kandang ayam di Tanah Bumbu. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan kebutuhan daging ayam lokal.

Selain itu, DPRD Tanah Bumbu juga berencana membentuk Panitia Khusus (Pansus) dan Asosiasi Peternak Ayam. Asosiasi ini diharapkan menjadi payung bagi peternak dan pedagang ayam, menciptakan keuntungan yang adil bagi semua pihak.

“Kita tidak bisa membiarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Mitra dan broker ayam selalu untung, sementara peternak kecil yang merugi. Kita akan memperjuangkan solusi yang adil dan berkeadilan,” tegas Andi.{{an/mb03]}

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper