BANJARMASIN – Perpindahan ibukota dari Banjarmasin ke Banjarbaru, otomatis akan memindahkan pula seluruh kantor pemerintahan milik Pemprov Kalsel.
Karenanya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, telah menawarkan tukar guling sejumlah aset milik Pemprov Kalsel kepada Pemko Banjarmasin. Dan timbal baliknya, pemko diminta membangun kembali beberapa fasilitas perkantoran Pemprov di Banjarbaru.
Menanggapi ini, Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina mengatakan, Pemko Banjarmasin tidak memiliki cukup anggaran jika skema tukar guling ini diterapkan.
“Melihat kondisi keuangan Kota Banjarmasin saat ini, memenuhi hal tersebut dirasa tidak memungkinkan,” ujar Ibnu, belum lama tadi.
Menurutnya, aset-aset yang ditawarkan, seperti rumah dinas gubernur, gedung DPRD, gedung Mahligai Pancasila, dan lainnya itu memiliki nilai yang sangat besar.
“Misal APBD Kota harus dialokasikan Rp100 miliar, untuk itu saya kira tidak ada duitnya. Sedangkan tukar guling harus setara dengan nilai aset tersebut,” katanya.
Namun, Ibnu tetap berharap ada solusi lain yang bisa disepakati. Ia menyarankan agar aset-aset tersebut dihibahkan saja tanpa syarat daripada harus dengan cara tukar guling.
“Mudah-mudahan Pak Gubernur bermurah hati untuk menghibahkannya murni,” tuturnya.
Ibnu kembali menuturkan pada 2018-2019 lalu, Pemko Banjarmasin pernah meminta hibah untuk 11 aset bekas pemprov, namun permintaan itu ditolak.
“Kalau sekarang ada wacana hibah, mungkin bisa duduk bersama lagi. Tapi kalau hibah dalam bentuknya tukar guling, di mana kami harus membangunkan aset baru senilai aset yang diterima, itu sangat memberatkan bagi pemko,” jelasnya.
Ibnu pun menyerahkan keputusan akhir kepada Walikota terpilih Muhammad Yamin nanti. “Kecuali mungkin walikota yang baru nanti punya pertimbangan lain,” kata Ibnu. via
