BANJARMASIN – Plt Gubernur Kalsel H Muhidin menghadiri penganugerahan predikat kepatuhan penyelanggaraan pelayanan publik pada pemerintah daerah, kepolisian resor dan kantor pelayanan pertanahan di Provinsi Kalsel Tahun 2024 yang diselanggarakan Kantor Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, di Banjarmasin, Rabu (11/12).
Pada kesempatan itu, diumumkan hasil penilaian terhadap Pemprov Kalsel untuk tingkat kepatuhan pelayanan publik yang berada di zona hijau dengan nilai 94,48. Nilai ini pula menjadikan Provinsi Kalsel masuk 10 nasional (the best ten) di tahun 2024.
Plt Gubernur Kalsel, H Muhidin pun meminta para kepala SKPD dan jajaran lingkup Pemprov Kalsel untuk bekerja lebih optimal.
“Jangan ada lagi orang yang minta permohonan izin itu dipersulit. Dimasa kepemimpinan saya, izin-izin harus dipermudah,” tegas H Muhidin.
Pada kesempatan itu, H Muhidin juga menyampaikan terima kasih kepada Kantor Perwakilan Ombudsman RI atas penilaian ini terhadap Pemprov dan pihak lainnya di Kalsel.
Namun demikian, Gubernur Kalsel terpilih Pilkada serentak 2024 ini tetap dengan lapang dada, menerima segala arahan dan masukan untuk perbaikan pelayanan kedepannya sehingga bisa lebih meningkatkan mutu pelayanan di berbagai sektor.
Pemprov Kalsel, lanjut Muhidin, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendukung setiap upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada jajaran Pemda, polri dan seluruh ASN yang telah berdedikasi dalam masalah ini,” ujarnya.
Tak lupa, Muhidin menyampaikan harapan anugerah yang diterima ini memberikan motivasi semua penerima untuk terus meningkatkan pelayan publik. “Mari kita Bekerja Bersama, Merangkul Bersama untuk Kalsel yang lebih baik,” ajak H Muhidin.
Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalsel, Hadi Rahman mengatakan penganugerahan ini selain penilaian, diharapkan juga berdampak secara kualitatif dan dirasakan masyarakat.
Beberapa catatan penting yang disampaikan Rahman, selain Pemprov Kalsel yang masuk 10 nasional di tahun 2024 ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi Pemda pertama lokus Pemda dalam dua tahun berturut-turut dan terjadi kenaikan nilai tertinggi di Pemkab Kotabaru.
Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendapat nilai tertinggi yakni 9,57 dari 135 lokus yang dinilai. Sementara, seluruh jajaran Polres di Kalsel mendatang nilai di atas poin 90 poin.
Hasil baik ini, ujar Rahman, bukan hasil cepat yang bisa didapat, tapi melalui proses panjang dan banyak tenaga, ditambah peran kepala daerah dan unsur terkait lainnya.
“Penilaian ini juga tantangan bagi kita karena ekspektasi masyarakat begitu tinggi atas pelayanan publik yang disediakan,” ujarnya.
Penyerahan piagam penghargaan untuk 10 Pemerintah Kabupaten/Kota nilai tertinggi dilakukan Plt Gubernur H Muhidin didampingi Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalsel, Hadi Rahman.
Sedangkan piagam untuk 10 Polres dan 10 Kantor Pertanahan dengan nilai tertinggi, dilakukan Kepala Ombudsman RI didampingi H Muhidin. sal/adpim/ani
