BANJARMASIN- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar kegiatan Sosialisasi tata cara bantuan keuangan partai politik (parpol) dengan menghadirkan seluruh perwakilan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel.
Kegiatan sosialisasi di buka langsung oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel Drs H Heriansyah MSi yang dalam sambutanya mengatakan peran partai politik dewasa ini sangatlah penting dalam sistem politik di Indonesia karena menjadi poros penting dalam proses demokrasi.
Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara,tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke dalam sistem politik.Partai politik tidak hanya berperan dalam mempersiapkan para kader calon pemimpin bangsa untuk dicalokna melalui pemilihan umum untuk menduduki berbagai jabatan dalam lembaga legislatif/eksekutif, tetapi juga memperjuangkan kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
“ Proses politik demokrasi tidak akan dapat berlangsung tanpa sumber keuangan, tanpa dana yang memadai, partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunkasi dengan publik, dan kampanye Pemilu tidak akan dapat dilaksanakan,” ujar Heriansyah saat membacakan sambutannya di Hotel Roditha Banjarmasin, Rabu (11/12) pagi.
Persoalan transparasi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin, transparasi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan parpol adalah keniscayaan karena sebagai institusi publik partai politik mempunyai peran besar dalam menjaga demokrasi dan mengelola pemerintahan.
“ Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran partai politik untuk dapat melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terciptanya tertib administrasi bantuan keuangan kepada partai politik,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini diharapkan partai politik dapat menyampaikan berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam hal penyampaian keuangan, sehingga laporan tersebut dapat disampaikan secara tepat waktu dan diharapkan dapat mengurangi penyimpangan dalam laporan tersebut.rds
