JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama sedang mengkaji usulan mengenai sertifikasi pendakwah imbas polemik yang ditimbulkan oleh Miftah Maulana Habiburrahman.
“Ya oke. Sedang kita kaji nanti dalam waktu dekat ini akan sampaikan hasilnya,” kata Nasaruddin ketika ditanyakan soal usulan sertifikasi pendakwah ini saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12), seperti dikutip CNNIndonesia.com.
Usulan penerbitan sertifikasi pendakwah ini awalnya disampaikan oleh pihak DPR, menyusul adanya kasus Miftah yang mengolok-olok pedagang es teh baru-baru ini.
Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq yang menyoroti kasus Miftah dalam keterangannya kemudian mengusulkan perlunya sertifikasi bagi seluruh juru dakwah di Indonesia agar materi dakwah tidak keluar dari nilai keagamaan.
Maman mengatakan seorang juru dakwah harus menguasai sumber-sumber nilai keagamaan, baik Quran, hadis, dan juga sumber-sumber klasik.
Ia juga menilai pendakwah dianjurkan memiliki tema-tema pokok keagamaan dalam setiap sumber ceramah. Ia menekankan tidak boleh ada bahasa kotor maupun candaan yang mengolok-olok pihak lain saat berdakwah.
Presiden Prabowo Subianto juga sempat mengatakan pemerintah akan meminta masukan dari pelbagai Ormas keagamaan terkait usulan sertifikasi pendakwah ini.
“Mungkin mereka akan kasih masukkan ya, majelis ulama, kalangan-kalangan dari ormas-ormas keagamaan dan sebagainya,” kata Prabowo saat memberikan keterangan di kompleks Istana Merdeka Jakarta pada Jumat, 6 Desember 2024 lalu.
Miftah sebelumnya menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden. Keputusan itu dia buat setelah dikritik publik karena mengolok-olok penjual es teh.
Momen olok-olok Miftah itu viral di internet. Warganet mempertanyakan adab Miftah selaku dai dan pejabat publik. Publik mempermasalahkan kata kasar yang digunakan Miftah untuk mengolok-olok rakyat kecil.
Terpisah, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana sertifikasi pendakwah yang belakangan muncul perlu dikaji ulang. Bahkan, sambungnya, sebaiknya ditiadakan dan tak perlu direalisasikan.
“Dikaji secara matang, jangan langsung diputus. Bahkan, sebaiknya tidak,” kata Haedar di sela menghadiri acara pelantikan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, Senin (9/12), yang dikutip CNNindonesia.com.
Haedar mengatakan, wacana sertifikasi pendakwah itu harus dibahas secara matang lebih dulu. Ia tak mau hal itu direalisasikan secara gegabah hanya karena satu atau dua kasus saja.
“Sebaiknya segala hal dibahas dan diputuskan secara matang jangan karena satu dua kasus, lalu kita pilihannya verbal,” ucapnya.
Menurut Haedar daripada sertifikasi pendakwah, hal yang paling penting adalah bagaimana pemuka agama dan elite bangsa Indonesia bisa mencontohkan sifat teladan ke masyarakat.
Bukan, sindirnya, justru membawa agama menjadi bagian konsumsi hiburan atau entertainment.
“Yang paling penting justru baik seluruh elite agama maupun elit bangsa bisa menjadi teladan. Maka karena itu kami berharap bahwa, agama itu bisa menjadi suluh kehidupan, bukan menjadi entertainment dalam kehidupan kita,” kata dia. web
