JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.
Ia menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Prabowo bahkan mengklaim sudah berbicara dengan banyak pakar terkait target swasembada pangan itu.
Berita Lainnya
“Saya yakin paling lambat 4 tahun-5 tahun (setelah 2024), kita swasembada pangan. Bahkan, kita siap jadi lumbung pangan dunia,” katanya dalam Pidato di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat. “Saudara-saudara sekalian, saya canangkan RI harus swasembaa pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung makan dari luar,” tegas Prabowo.
Meski punya tekad besar dan sangat menjanjikan, namun sejumlah pengamat takut apa yang diucapkan Prabowo hanya akan jadi omon-omon belaka.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian misalnya, menegaskan fakta di lapangan tak bakal jauh beda, andai pendekatan yang dilakukan Prabowo mewujudkan tekad itu sama seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.
Eliza sebenarnya meyakini swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo bisa dicapai. Asalkan, ada kebijakan baru dari Prabowo serta tak lagi menggunakan paradigma dan pendekatan usang seperti Jokowi.
Menurutnya, jangka waktu yang ditetapkan dalam 5 tahun bisa saja terwujud. Eliza menekankan kuncinya adalah Prabowo tak boleh cuma fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.
“Jika pemerintah masih memiliki paradigma pembangunan yang sama seperti saat ini, pangan Indonesia akan semakin karut-marut. Pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan. Ini bermula dari paradigmanya karena bagaimana pun paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan,” jelasnya.
Ia memberi contoh pemanfaatan anggaran di sektor pertanian selama ini. Eliza mengatakan ada 81 persen uang negara habis untuk belanja barang, sedangkan 15 persen lainnya dipaka belanja pegawai dan hanya 4 persen belanja modal alias infrastruktur dasar.
Eliza mengkritisi bagaimana pemerintahan Jokowi selama ini masih berkutat dengan bantuan personal. Padahal, ini sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung inefisiensi serta kurang efektifnya belanja pemerintah.
“Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal, seperti pompa, benih, traktor, dan lain-lain ini akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar, seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga,” tegas Eliza.
Peneliti Core itu juga meminta pemerintah benar-benar melibatkan petani. Eliza menegaskan petani adalah ujung tombak peningkatan produksi pangan Indonesia.
Jika pemerintah lebih banyak mengajak korporasi, petani dipastikan hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Ia juga khawatir adanya monopoli pangan yang berujung permainan harga dan matinya para pengusaha kecil. cnn/mb06
