PENGAMAT politik Dedi Kurnia Syah dari Universitas Satya Negara Indonesia meyakini peluang PDIP bergabung dengan kabinet Prabowo masih terbuka, meski hal itu masih mendapat penolakan keras dari Presiden Joko Widodo. Penolakan itu kian menguat terutama setelah Presiden bertemu dua kali dengan Prabowo.
Menurut Dedi, pertemuan itu berpeluang kuat menjadi upaya intervensi Jokowi agar Prabowo menolak PDIP untuk bergabung.
“Tetapi, situasi bisa berubah jika Prabowo berhasil melakukan pertemuan dengan Megawati sebelum pelantikan, atau bukan tidak mungkin PDIP masuk gelombang berikutnya saat reshuffle,” katanya saat dihubungi, Rabu (16/10).
Bagaimana pun, lanjut Dedi, Prabowo perlu lepas dari bayang-bayang Jokowi. Sebab, menurut dia, aneh jika Prabowo masih dalam kendali Jokowi saat Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabat Presiden. Apalagi, Jokowi dinilai tak lagi punya kendali usai tak lagi menjadi Presiden.
Sebaliknya, posisi PDIP lebih kuat dibanding Jokowi karena memiliki pengaruh besar di parlemen.
“Aneh jika Prabowo berada di bawah kendali Jokowi mengingat Jokowi tidak punya kekuatan apapun di politik, justru PDIP yang bisa pengaruhi pemerintah karena punya porsi besar di parlemen,” katanya.
Sementara Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an mengamini dua kali pertemuan Jokowi dengan Prabowo telah mengubah konfigurasi susunan kabinet. Terutama mengenai wacana PDIP bergabung ke kabinet.
Apalagi, di antara para calon menteri kabinet yang dipanggil Prabowo, sebagian di antaranya merupakan orang-orang dekat Jokowi. Nama-nama orang dekat Jokowi di kabinet Prabowo menandai kabinet ke depan merupakan keberlanjutan.
Kedua, lanjut Ali, di antara beberapa nama yang sebelumnya disebut mewakili PDIP di kabinet Prabowo kini mulai mengendur. Terlebih setelah pencopotan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN.
“Jadi, sepertinya terkait konfigurasi dan komposisi Prabowo mendengarkan masukan dari Jokowi,” kata Ali.
Sejauh ini, Ali menilai nama-nama calon menteri Prabowo didominasi para pendukungnya di Pilpres lalu. Dan secara umum, kabinet tersebut diisi kelompok pro keberlanjutan dibanding zaken kabinet.
“Jadi, terlihat bahwa yang ada dalam komposisi kabinet ini, kabinet keberlanjutan ketimbang gembar-gembor Zaken kabinet,” katanya.
Terpisah, dosen FISIP UIN Jakarta, Bakir Ihsan menilai ketidakhadiran kader PDIP selama proses pemanggilan calon menteri menegaskan tiga hal. Pertama, sikap PDIP sepenuhnya bergantung kepada Megawati.
Kedua, Bakir mensinyalir Mega belum menerima Prabowo meski hubungannya dengan Puan tak ada kendala berarti. Hubungan Prabowo dengan Megawati sama halnya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat Presiden di periode kedua.
Menurut Bakir, meski antara SBY dan Puan termasuk mendiang ayahnya, Taufik Kiemas tak ada masalah, masih ada ketegangan antara SBY dengan Megawati.
“Pada level Taufik Kiemas dan Puan komunikasi terbuka, tapi Megawati bergeming dan PDIP patuh Megawati,” katanya saat dihubungi, Rabu (16/10).
Faktor ketiga, Bakir meyakini Mega belum bisa menerima kedekatan Prabowo dengan Presiden Jokowi. Terutama karena Jokowi yang telah mengecewakannya saat Pilpres Februari 2024 lalu. web
