Mata Banua Online
Sabtu, April 18, 2026
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper
Mata Banua Online
No Result
View All Result

Realisasi PAD Disbudporapar dan DKP3 Masih Rendah

by Mata Banua
16 Oktober 2024
in Banjarmasin, Kotaku
0
D:\2024\Oktober 2024\17 Oktober 2024\5\hal 55\Edy Wibowoo.jpg
EDY WIBOWO. (foto:mb/ist)

 

BANJARMASIN – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Belanja Daerah dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo mengungkapkan, ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin masih rendah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya.

Berita Lainnya

Yamin: Birokrasi Harus Lebih Cepat dan Responsif

Yamin: Birokrasi Harus Lebih Cepat dan Responsif

16 April 2026
PAM Bandarmasih Siap Antisipasi El Nino Gozila

PAM Bandarmasih Siap Antisipasi El Nino Gozila

16 April 2026

Dua SKPD itu yaitu Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).

Ia menjelaskan, capaian PAD Disbudporapar Kota Banjarmasin baru terealisasi Rp 58 juta atau sekitar 29 persen dari target Rp 200 juta.

Sedangkan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Banjarmasin realisasi capaian yang targetnya Rp 1,5 miliar baru terealisasi Rp 600 juta atau sekitar 40 persen.

“Hanya dua SKPD ini realisasinya masih rendah,” katanya.

Menurut Edy, ada beberapa kendala yang menyebabkan kedua SKPD tersebut penyerapan PAD tidak maksimal. Seperti Disbudporapar yang hingga saat ini potensi PAD-nya belum jelas. Mengingat sejumlah destinasi wisata seperti Siring Menara Pandang dan Siring Maskot Bekantan tak dikenakan tarif masuk, sehingga tidak ada pemasukan yang bersumber dari itu.

Kemudian retribusi sewa lapangan basket di kawasan Siring Maskot Bekantan juga belum maksimal.

“Itu jadi kendala di sana. Sedangkan potensi retribusi parkir itu dikelola Dishub,” katanya.

Sementara DKP3 Kota Banjarmasin terkendala karena Rumah Potong Unggas (RPU) Modern masih belum bisa beroperasional hingga saat ini.

Adapun SKPD yang serapan tertinggi PAD-nya yaitu Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin. Dari target Rp 6,5 miliar sudah tercapai Rp 5 miliar atau 76 persen.

Kemudian Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin dari target Rp15 miliar, sudah terealisasi Rp 9,8 miliar atau 65 persen.

Berikutnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dari target Rp 770 juta, sekarang sudah tercapai 500 juta atau 64 persen. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarmasin dari target Rp 5,5 miliar sudah terealisasi Rp 3,5 miliar atau 64 persen.

Kemudian Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin dengan target Rp 8,5 miliar sudah terealisasi capaian Rp 5,5 miliar atau 60 persen.

Sedangkan BPKPAD sendiri, lanjut Edy, dari target capaian Rp 2,4 triliun saat ini realisasi capaiannya sudah Rp 1, 6 triliun atau 68 persen.

Mengingat tersisa tiga bulan lagi, pihaknya pun terus berkoordinasi dengan seluruh SKPD, terutama dua yang terendah agar bisa mengejar ketertinggalan dan bisa tercapai target yang telah ditentukan sebelumnya. via

 

Mata Banua Online

© 2025 PT. Cahaya Media Utama

  • S0P Perlindungan Wartawan
  • Pedoman Media Siber
  • Redaksi

No Result
View All Result
  • Headlines
  • Indonesiana
  • Pemprov Kalsel
  • Bank Kalsel
  • DPRD Kalsel
  • Banjarmasin
  • Banjarbaru
  • Daerah
    • Martapura
    • Tapin
    • Hulu Sungai Utara
    • Balangan
    • Tabalong
    • Tanah Laut
    • Tanah Bumbu
    • Kotabaru
  • Ekonomi Bisnis
  • Ragam
    • Pentas
    • Sport
    • Lintas
    • Mozaik
    • Opini
    • Foto
  • E-paper